Australia Batalkan Pembelian Kapal Selam, Prancis Merasa Ditusuk dari Belakang

Klikanggaran.com-- Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersikeras bahwa dia membuatnya “sangat jelas” kepada mitranya dari Prancis bahwa membatalkan kesepakatan kapal selam 2016 adalah suatu kemungkinan, menolak klaim Paris bahwa Canberra tidak memperingatkan mereka sebelumnya, sebagaimana dilansir RT.com.

Berbicara kepada radio 5aa, Morrison menegaskan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyadari bahwa Canberra sedang mempertimbangkan opsi lain yang akan melayani “kepentingan nasional” Australia.

Perdana menteri Australia mengklaim dia membuatnya “sangat jelas” pada akhir Juni saat makan malam dengan mitranya dari Prancis bahwa ada “kekhawatiran signifikan tentang kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru.”

Baca Juga: HUT PMI ke 76, Wabup OKI Ajak PMI Bersinergi Atasi Pandemi

Canberra, Washington dan London mengumumkan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir tetapi "bersenjata konvensional" di bawah pakta AUKUS pada konferensi pers pada hari Rabu, yang berarti Australia akan membuang kontrak 2016 untuk kapal selam diesel dari Grup Angkatan Laut Prancis.

Menurut ketiga sekutu tersebut, inisiatif tersebut didedikasikan untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” sebuah langkah yang tampaknya melawan China dengan meningkatkan persenjataan Australia.

Pemimpin Australia, bagaimanapun, mengatakan dia telah memberi tahu Prancis sebelum pengumuman - klaim yang dibantah Paris. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pembatalan perjanjian Canberra sebagai "tikaman dari belakang," yang merusak "hubungan kepercayaan dengan Australia" pada hari Kamis dalam sebuah wawancara dengan radio franceinfo.

Baca Juga: Indonesia Sangat Prihatin setelah Kesepakatan Penjulan Kapal Selam Nuklir AS dan Inggris ke Australia

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengungkapkan pada hari yang sama bahwa mencari kompensasi dari Australia untuk kesepakatan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Vincent Hurel, sekretaris jenderal Naval Group, bersikeras bahwa Prancis tidak perlu membayar Canberra yang keluar dari perjanjian tersebut. Perusahaannya memiliki sekitar 500 karyawan yang terlibat dalam “program Australia.”

Hanya segelintir negara yang saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir, termasuk China, Prancis, India, Rusia, AS dan Inggris – dengan enam kekuatan ini juga memiliki senjata nuklir. Jika dan ketika skema AUKUS mulai berlaku, Australia akan menjadi negara pertama yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi bukan senjata nuklir.*