Selain fungsi layanan jemaah, kawasan itu disiapkan untuk aktivitas komersial yang lebih luas.
“Di sini kami akan mulai dari makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi, media, dan kemungkinan bisnis syariah, karena 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” lanjutnya.
Baca Juga: Poncosari Melesat Jadi Lokasi Tercepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
Danantara Dipastikan Memimpin Pembangunan
Kepastian bahwa proyek ini dipimpin Danantara sudah dikonfirmasi sejak sebelumnya oleh CEO sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.
“Kita, Danantara yang akan memimpin ini karena akan dibangun juga daerahnya, komersialnya. Mereka (Arab Saudi) kasih 8 plot tanah, ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga,” kata Rosan saat berbicara di Istana Negara pada akhir Juli 2025.
Rencana Awal Proyek dari Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat mengumumkan kabar penting mengenai proyek besar ini.
Baca Juga: Jonatan Christie Tersingkir di Babak Pertama Australian Open 2025, Ini Penyebab Kekalahannya
“Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah, pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus mungkin beliau kasihan sama kita,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober 2025.
Ia menegaskan, izin yang diberikan Arab Saudi merupakan terobosan yang belum pernah terjadi.
“Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita, kita negara pertama, ini luar biasa,” imbuhnya.
Prabowo menuturkan bahwa Indonesia telah ditawarkan sejumlah lahan strategis tidak jauh dari Masjidil Haram.
Dengan adanya Kampung Haji, layanan jemaah disebut akan diatur sendiri oleh Indonesia.
“Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri... supaya tidak ada lagi kekurangan, atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah kita. Ini terobosan luar biasa,” tegasnya.**
Artikel Terkait
KPK Dalami Korupsi Kuota Haji 2024, Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dan Periksa Travel di Jawa Timur
KPK Tunggu Audit BPK untuk Pastikan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 yang Ditaksir Capai Rp1 Triliun
Presiden Prabowo Bahas Penurunan Biaya Haji dan Rencana Kampung Haji Indonesia di Makkah: Permintaan Khusus dari Arab Saudi
Wamen Haji Dahnil Anzar Pastikan Legalisasi Umrah Mandiri Tak Ganggu Bisnis Travel, Pemerintah Siap Lindungi Ekosistem
DPR Kritik Keras Penurunan Biaya Haji 2026 Hanya Rp1 Juta, Singgung Kinerja Kemenhaj dan Dugaan Bancakan Anggaran