Bahlil Ungkap Strategi Kurangi Impor Bensin Lewat Campuran Etanol, Singgung Penolakan SPBU Swasta hingga Bandingkan Praktik Negara Lain

(KLIKANGGARAN) – Pemerintah kembali menyoroti upaya penghematan impor bahan bakar melalui diversifikasi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kesuksesan program biodiesel telah menekan kebutuhan impor solar dalam jumlah signifikan.

Ia menuturkan bahwa dengan penerapan biodiesel, beban impor solar menyusut drastis.
“Konsumsi solar kita per tahun 34 sampai 35 juta ton per tahun. Sekarang tinggal 4,9 juta ton karena kita menuju B40 dan B50,” kata Bahlil saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Baca Juga: Akhiri Perlawanan Hukum, Sandra Dewi Cabut Gugatan Aset yang Disita dan Vonis 20 Tahun Harvey Moeis Siap Dieksekusi Pengadilan

Ke depan, pendekatan serupa akan diterapkan pada bensin, yaitu melalui pencampuran etanol.
“Bensin itu sekarang kita 42 juta ton per tahun, impor kurang lebih 22 sampai 23 juta ton. Caranya bagaimana agar kita tidak terlalu banyak impor? Kita harus mendorong ke E10 dan E20,” imbuhnya.

Ia juga meyakini bahwa peningkatan komposisi etanol mampu membantu efisiensi impor.
“Etanol ini bahan bakunya dari jagung, tebu, singkong dan ini tidak hanya sekadar untuk mempertahankan energi kita. Tapi juga menciptakan lapangan kerja dan instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan di daerah-daerah,” paparnya.

Baca Juga: Menjadikan Desa Pattimang sebagai Identitas Keislaman di Jazirah Sulawesi Selatan

Munculnya anggapan bahwa etanol menurunkan mutu bensin langsung dibantah oleh Bahlil.
“Jadi, sangat tidak benar kalau ada diskusi-diskusi oleh berbagai kelompok yang mengatakan bahwa etanol ini adalah barang yang tidak bagus,” terangnya.

Sebagai pembanding, ia menyebut bahwa sejumlah negara sudah lebih dulu menerapkan campuran yang lebih tinggi.
“India sudah pakai E30, Amerika sudah pakai E20, Thailand sudah E20, bahkan di beberapa negara di Amerika itu sudah E85. Jadi, kita itu jangan selalu berpikir sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu gitu,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung penolakan SPBU swasta terhadap base fuel yang mengandung etanol.
“Yang kedua, jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan gitu,” ucap Bahlil.

Baca Juga: Isu Kekerasan Seksual di Pesantren Disorot Publik, Kritik Menguat soal Luka Kepercayaan, Ketimpangan Kuasa, dan Ancaman Trauma Santri

Ia kemudian menggunakan sindiran khas.
“Jangan dikira kita tidak paham, seperti orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa kadar etanol yang digunakan sebenarnya sesuai aturan.
“Kontennya itu ada kandungan etanol, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu,” ujar Achmad Muchtasyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada 1 Oktober 2025 lalu.

Menurutnya, kadar etanol yang terpasang masih jauh dari batas regulasi.
“Kalau tidak salah sampai 20 persen etanol, sedangkan ada etanol 3,5 persen ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut,” jelasnya.

Adapun penerapan campuran E10 ditargetkan mulai bergulir pada tahun 2026, menandai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.**