Isu Kilang Minyak Panas: Menkeu Purbaya Sentil Pertamina Malas Bangun, Bahlil Ingatkan Fungsi Pengawasan Kementerian ESDM

(KLIKANGGARAN) – Usai menyinggung harga LPG 3 kilogram, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali jadi sorotan publik setelah melontarkan kritik soal pembangunan kilang minyak.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 September 2025, Purbaya menyebut Pertamina terkesan malas membangun kilang baru.

Pernyataan itu langsung direspons pihak Pertamina yang menegaskan saat ini proyek pembangunan kilang minyak tetap berjalan. Salah satunya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang disebut sudah mendekati rampung.

Baca Juga: Konflik Ashanty vs Eks Karyawan Memanas: Dugaan Rampas Aset, Laporan Balik Ayu, hingga Tudingan Penggelapan Rp3 Miliar

“Kilang di Balikpapan sedang dibangun, akan segera selesai,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono kepada wartawan di Jakarta, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Agung menjelaskan bahwa pembangunan kilang Balikpapan sudah mencapai 96 persen. Bila beroperasi penuh, kapasitas produksi Pertamina akan naik dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Menurutnya, kemungkinan besar kilang baru itu bisa mulai berjalan tahun ini.

Investasi Besar dan Risiko Tinggi

Agung menekankan, bisnis kilang minyak selalu membutuhkan modal besar seiring tingginya risiko yang dihadapi.

Baca Juga: Leony Ungkap Awal Viral soal Anggaran Tangsel: Curhat di Medsos, Soroti Pajak BPHTB, hingga Bantah Pansos dan Cari Panggung

Ia juga menyoroti dinamika global yang membuat persaingan kilang semakin efisien. Situasi ini bisa membuat kilang yang tidak kompetitif berpotensi gulung tikar.

“Pertamina menjalankan dorongan dari pemerintah dengan hati-hati,” imbuhnya.

Bahlil: ESDM Fokus Pengawasan

Menanggapi isu serupa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga buka suara. Namun ia memilih berhati-hati dan tidak menanggapi secara langsung pernyataan Menkeu.

Baca Juga: Resmi Terima SK, 288 ASN PPPK Luwu Utara Diminta Junjung Etika Kerja