anggaran

Habiskan Rp30 Milyar, 5 Kali Bimtek DPRD Musi Rawas dinilai Pemborosan Anggaran

Rabu, 4 Desember 2019 | 13:32 WIB
FB_IMG_15740119695203806


Musi Rawas,Klikanggaran.com - Sebanyak 5 kali kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap 40 anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam memenuhi peningkatan kapasitas kepemimpinan, diketahui telah sukses menghabiskan Rp30 milyar anggaran yang bersember dari dana APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2019. Dalam Bimtek tersebut, masing-masing anggota DPRD Musi Rawas disebut-sebut mendapatkan jatah sebesar Rp5 juta per orang dalam satu kali Bimtek yang dilaksanakan.


Eka Yuliawan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membeberkan bahwa anggaran sebesar Rp30 miliar tersebut dihabiskan untuk 5 kali kegiatan Bimtek yang diikuti 40 anggota DPRD.


“Tahun 2019 ini dilksanakan sebanyak 5 kali, terakhir bimtek di Palembang,” Ujar Eka melalui sambungan seluler kepada wartawan. Selasa (3-12) kemarin.


"Untuk satu orang anggota dijatahkan anggaran sebesar Rp5 juta untuk satu kali Bimtek. Bimtek dilaksanakan kurang lebih 2 bulan sekali, dan untuk masing-masing anggota dewan dijatah Rp5 juta untuk satu kali Bimtek," sambungnya.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masayrakat Forum Pemerhati Pendidikan dan Pemerintah (LSM FP3), Hafidz Noeh, menilai DPRD Musi Rawas telah melakukan pemborosan anggaran. Ia juga menuturkan DPRD tidak lagi melihat dan menyadari ketimpangan sosial yang masih terasa di Kabupaten Musi Rawas.


"Pasalnya hanya dengan melaksanakan Bimtek sebanyak 5 kali, DPRD telah menghabiskan dana sebesar Rp30 miliar, jelas ini pemborosan anggaran. Bimtek itu memang diperlukan, tapi ya coba kita bayangkan hanya sebanyak 5 kali Bimtek  DPRD telah menghabiskan 30 miliar. Coba hitung untuk satu kali bimtek jadi berapa miliar yang mereka habiskan,” ujar Hafidz.


Hafidz juga mendesak Sekretaris Dewan (Sekwan), Amir Hamzah selaku Pengguna Anggaran (PA), untuk menjelaskan kepada publik secara transparan terkait anggaran yang telah dikucurkan tersebut.


“Sekwan harus menjelaskan kepada masyarakat secara transparan, itu biaya yang mereka gunakan bersumber dari uang rakyat, jadi wajar kalau rakyat harus tahu, jangan sampai membuat rasa kepercayaan mereka kepada wakilnya yang duduk di DPRD berpreseden buruk," tandasnya. *(P sihombing)


Tags

Terkini