LKPD Kab Lombok Timur 2017: Pemeriksaan atas Kepatuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Mang Kamil

Rabu, 13 November 2019 | 04:55 WIB

kantor dprd lombok timur

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran (TA) 2017 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak tiga temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut.

[embeddoc url="https://assets.promediateknologi.com/crop/0x0:0x0/750x500/photo/klikanggaran/2019/11/A.2.299-LKPD-Kab-Lombok-Timur-2017_buku3.pdf" download="all" viewer="google"]

LKPD Kab Lombok Timur 2017: Pemeriksaan atas Kepatuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tags

Lombok Timur

Terkini

Rp35 Miliar Belanja Barang pada Dua SKPD Pemkab Waropen Tidak Rill

DPR Sentil Penerimaan Pajak Neto Anjlok: Harris Turino Peringatkan Ruang Fiskal 2026 Terancam Makin Tertekan

Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Ini Kata Menkeu Purbaya: Masih Dikaji, Pemerintah Nilai Produktivitas dan Beban Fiskal 2026

Inilah Alasan Kementerian/Lembaga (K/L) Kembalikan Dana Rp3,5 Triliun: Serapan Lemah, Belanja Daerah Lambat, dan APBN Baru Terserap 54,1%

Inilah Alasan Bos BGN Minta Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun ke DPR, Diingatkan Soal Mekanisme dan Janji Bereskan Gaji Telat

ICW Soroti Utang Rp116 Triliun Whoosh: Pemerintah Dinilai Kurang Matang, “Kok Baru Ribut Sekarang?”

Prabowo Kucurkan Rp5 Triliun untuk 30 Rangkaian Kereta Baru, Target Selesai dalam Setahun

Prabowo Tegaskan Tanggung Jawab atas Utang Whoosh: Jangan Khawatir, Jangan Dipolitisasi

Perkembangan Baru Polemik Utang Kereta Cepat: AHY Pastikan Negara Hadir dan Siapkan Restrukturisasi

DPR Kritik Keras Penurunan Biaya Haji 2026 Hanya Rp1 Juta, Singgung Kinerja Kemenhaj dan Dugaan Bancakan Anggaran

DPR Desak Pemda Segera Serap Dana Mengendap Rp234 Triliun agar Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mendagri Tito Klarifikasi Beda Data dengan Menkeu Purbaya soal Dana Pemda, Tegaskan Tak Mengendap tapi Beda Waktu Pencatatan

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Bahas Perbedaan Data Dana Pemda, Sebut Hanya Akui Data Resmi Bank Indonesia

Menkeu Purbaya Sindir Dana Pemda Jabar di Bank: Dibilang Bukan Deposito tapi Giro, Malah Lebih Rugi dan Bisa Diperiksa BPK

Pramono Anung Akui Dana Rp14,6 Triliun Pemprov DKI Mengendap di Bank, Jelaskan Alasan dan Rencana Penggunaan

Dedi Mulyadi Klarifikasi Dugaan Rp4,1 Triliun Dana APBD Jabar Parkir di Bank, Ungkap Selisih Data Kemendagri dan Bank Indonesia

Menkeu Purbaya Geram Soal Impor Balpres: Negara Rugi, Pelaku Hanya Dipenjara tanpa Denda dan Masuk Blacklist

Menkeu Purbaya Vs Dedi Mulyadi: Saling Tantang Buka Data Dugaan Rp4,17 Triliun APBD Jabar Mengendap di Bank

Inilah yang Bikin Menkeu Purbaya Tepok Jidat dan Setel Alarm Ekonomi: Duit Pemda Parkir, Rumah Subsidi Seret Serapan

Menkeu Purbaya Soroti Korupsi di Daerah, Tegaskan Reformasi Tata Kelola Belum Tuntas dan Skor Integritas Masih Rawan