Jakarta, Klikanggaran.com (25-02-2019) - SIMBADA merupakan suatu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah ini sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola secara baik dan benar.

Namun, di salah satu pemerintahan daerah, yaitu di Sumatera Utara, ditemukan pengelolaan barang daerah yang dikelola melalui sistem tersebut bermasalah.

Misalnya saja pada peta SIMBADA milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2017. Diduga, ada penyimpangan antara data SIMBADA dengan kondisi fisik aset. Kasus ini terjadi pada 14 sekolah yang ada di Sumatera Utara, dengan nilai ketidaksesuaian adalah sebesar Rp75.67 miliar. Disebutkan, ketidaksesuaian tersebut meliputi jumlah bidang/ unit dan keberadaan aset.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Klikanggaran.com diketahui, dari cek fisik 25 sekolah di delapan kabupaten/ kota saja, ditemukan 102 unit aset senilai Rp 1,67 miliar yang tidak ada di database SIMBADA. Di antaranya 40 unit personal computer (PC), 60 unit gedung, dan dua unit JIJ dari penyerahan P2D atau Perhimpunan Pendidikan Demokrasi di SIMBADA.

Belum lagi ada peralatan dan mesin senilai 52.050.290 yang hilang. Berdasarkan cek fisik aset sekolah, diketahui terdapat aset P2D berupa peralatan dan mesin di SMAN 1 Sunggal hilang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Sunggal. Namun, atas kehilangan aset tersebut, pihak sekolah belum melaporkan kehilangan ke kantor polisi.

Sehingga publik mencurigai, jangan-jangan ada kongkolikong antara pemerintah daerah. Yang sebenarnya barang tersebut memang tidak diadakan. Namun, tetap tercatat di database SIMBADA Pemprov Sumatera Utara.

Selain itu, temuan lainnya berupa perlatan dan mesin sebanyak 2.078 unit yang juga diketahui belum memiliki nilai yang wajar. Hal ini diketahui setelah adanya cek fisik secara uji petik ke sekolah dan pemeriksaan Kartu Inventaris Barang sekolah. Di mana terdapat aset dari P2D berupa peralatan dan mesin sebanyak 217 unit di tiga sekolah belum memiliki nilai wajar.

Dengan demikian, pengelolaan aset yang dijalankan oleh Pemprov Sumatera Utara melalui SIMBADA saja masih menyimpan catatan buruk. Padahal dengan adanya SIMBADA ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisia penatausahaan aset pemerintahan daerah.

Baca juga : Kekurangan Volume Pekerjaan di Pemprov Sumut Tak Sedikit, Loh