Jakarta, Klikanggaran.com (21-01-2019) – Sepertinya, salah satu pos belanja favorit Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah Dana Bansos atau Bantuan Sosial. Hal ini terlihat dari besaran uang Bansos di tahun 2016 yang mencapai Rp 3,6 miliar.
Sayangnya, meskipun sudah jor-joran menggelontorkan Dana Bansos sampai miliaran, yang terealisasi hanya senilai Rp 2,4 miliar. Berarti hanya terealisasi 68,73 persen saja.
Selain minim realisasi, dalam penggunaannya juga rawan permainan. Berikut hasil dari penelusuran Klikanggaran.com terkait penggunaan Dana Bansos Pemkab Aceh Barat.
Dari dana bantuan sosial yang dihabiskan Pemkab Aceh Barat, sebagian besar disalurkan ke lembaga keagamaan dan pendidikan. Seperti masjid, pesantren, dan kelompok keagamaan lainnya, dialokasikan sebesar Rp 844 juta. Ada juga yang disalurkan kepada mahasiswa miskin berupa beasiswa sebesar Rp 156 juta. Terakhir disalurkan kepada kelompok masyarakat lainnya senilai Rp 300 juta.
Sayangnya, dalam penyaluran bantuan ini, Pemkab Aceh Barat sepertinya tidak mengatur dan mengawasi secara ketat terkait penggunaannya. Karena dalam praktiknya, bantuan sosial yang disalurkan kepada masjid contohnya, digunakan untuk pembangunan dan perbaikan masjid. Begitupun dengan bantuan senilai ratusan juta lainnya, keliru dalam teknis penggunaan.
Dana Bansos dan Penggunaannya
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggunaan Dana Bansos yakni untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan resiko sosial. Maka hal ini jelas keliru. Seperti yang dijelaskan Adri Zulfianto, pengamat kebijakan, kepada Klikanggaran.com dalam sebuah kesempatan.
Contohnya, kasus di Kabupaten Aceh Barat terkait dana bantuan soaial. Menurut Adri ini murni kekeliruan dari pihak pemerintah terkait. Mereka tidak melakukan kontrol dengan baik.
“Padahal, kalau untuk renovasi bangunan dan sebagainya, sebaiknya diambil dari Dana Hibah, bukan Bansos,” jelas Adri.
Persoalan penggunaan dana bantuan sosial serta hibah, jauh-jauh hari sudah menjadi sorotan berbagai pihak. Seperti yang disoroti lembaga pemerhati anggaran, yaitu Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga ini menyoroti trend kenaikan dana hibah serta bansos setiap tahunnya. Selain naik dari segi regulasi dan sistem, penggunaan pos anggaran ini dinilai CBA rawan diselewengkan.
Daerah Tidak Patuh dan Mendapat Penundaan DAU Periode Mei Sampai Agustus 2018