Jakarta, Klikanggaran.com (08-01-2018) - Besar pasak dari pada tiang. Itulah ungkapan yang disematkan publik untuk urusan pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Alasannya, di dua tahun terakhir perjalanan anggaran daerah Pemkab Bulungan mengalami defisit.
Defisit itu akhirnya menciptakan kondisi yang memprihatinkan, karena ternyata pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk menutupi keperluan belanja. Hal ini menggambarkan lemahnya serapan anggaran yang mampu dilakukan oleh Pemkab Bulungun.
Sementara penyerapannya lemah dan tidak maksimal, tapi tetap saja belanja yang dikeluarkan tidak dikurangi. Sehingga efesiensi dan efektifitas anggaran tidak berjalan secara beriringan di Bulungun. Seolah defisit menjadi hal yang terpelihara di Pemkab Bulungan.
Bayangkan, di tahun 2016 saja, kekurangan anggaran yang dialami oleh Pemkab Bulungan mencapai Rp 94,69 miliar. Dahsyat bukan??? Angka puluhan miliar itu jelas nilai yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Defisit di Pemkab Bulungan
Bila melihat pada presentasi anggaran pendapatan yang dimiliki Pemkab di tahun 2016, defisit itu mencapai 7,11 persen. Tak hanya itu, kondisi ini juga kembali terjadi di tahun 2017 dengan nilai yang tidak kalah fantastis.
Untuk tahun 2017, Pemkab telah menghabiskan belanja hingga Rp 1,23 triliun dengan defisit hingga Rp 83,86 miliar. Padahal, belanja di tahun 2017 sudah lebih kecil dari belanja yang dianggarkan pada tahun 2016.
Selain tidak adanya efisiensi anggaran, publik menilai Pemkab Bulungan memang boros. Apalagi, belanja tersebut ternyata hanya banyak dihabiskan pada pos anggaran untuk belanja pegawai. Nilainya mencapai Rp 401,8 miliar. Ditambah lagi belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp 83,16 miliar.
Belanja-belanja tersebut tentu hanya memberikan manfaat pada pegawai di Pemerintahan saja. Sementara, pos belanja yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat nilainya terbilang cukup minim. Misalnya, belanja pemeliharaan senilai Rp 17 miliar, belanja hibah senilai Rp 92 miliar. Kemudian belanja bantuan sosial hanya Rp 165 juta.
Atas kondisi tersebut, seharusnya Bupati Kabupaten Bulungan bisa segera memperbaiki dan melakukan tata kelola anggaran. Agar pendapatan dan belanja daerah bisa efesien dan efektif. Belanja juga harus berimbang dengan memprioritaskan sektor-sektor yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarkat. Seperti pendidikan, kesehatan, perluasan lapangan kerja.
Baca juga : Terbebani Program Pencitraan, Pemkot Bekasi Defisit?