Jakarta, Klikanggaran.com (07-01-2019) - Kinerja lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sampai saat ini dinilai masih jauh dari harapan alias buruk. Hal ini tercermin dari berbagai survey yang dilakukan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI selalu menempati posisi paling bawah. Padahal jika berbicara anggaran, para politisi senayan ini setiap tahunnya selalu mendapatkan guyuran uang Negara yang fantastis jumlahnya.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA). Jajang mengatakan, DPR RI semakin ke sini semakin tidak jelas. Lontaran pedas dari Jajang ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, antara gelontoran uang yang diterima DPR RI tidak berbanding lurus dengan kinerja legislasi para pejabat senayan ini.
Masih menurut Jajang, sejak 2014 sampai 2017 sedikitnya uang negara yang sudah dihabiskan DPR RI mencapai Rp 12,1 triliun. Namun, undang-undang yang berhasil dirampungkan hanya 16 saja. Berarti satu undang-undangnya dihargai Rp 756 miliar.
Kinerja Buruk Anggaran Terus Nambah
Berdasarkan pantauan Klikanggaran.com, di tahun 2019 ini DPR RI kembali mendapatkan kucuran dana fantastis. Total duit negara yang akan mereka belanjakan di tahun ini sebesar Rp5.739.300.000.000, naik Rp 562 miliar dibanding tahun sebelumnya. Sebagai catatan, total belanja DPR RI di tahun 2018 sebesar Rp5.177.300.000.000.
Uang sebesar Rp 5,7 triliun lebih ini rencananya akan dibelanjakan untuk berbagai keperluan anggota dewan di Senayan, yang tertuang dalam 5 program utama. Mulai dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Program peningkatan sarana dan prasarana, program penguatan kelembagaan DPR RI. Dan, program pelaksanaan fungsi DPR RI serta program dukungan dukungan keahlian fingsi dewan.
Anehnya di mata publik, meskipun terus diguyur duit triliunan, bukannya melecut kinerja politisi Senayan untuk bekerja lebih giat lagi. Seperti yang disampaikan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, (Formappi) Lucius Karus. Ada tiga catatan buruk bagi DPR RI. Pertama produktifitas dewan dalam fungsi legislasi yang buruk. Kedua, tidak kritisnya dewan dalam anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Ketiga, lemah dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah selama masa sidang 1 tahun 2018-2019.
Baca juga : Gila, Ada Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas di DPR RI?