Jakarta, Klikanggaran.com (04-01-2019) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) baru saja menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Terdapat catatan positif dalam menghadapi tahun anggaran 2019 ini. Misalnya capaian pendapatan yang melebihi target. Meskipun begitu, masih ada beberapa catatan negatif dalam realisasi belanja. Misalnya tindak penyelewengan anggaran yang masih masif dan serapan Dana Alokasi Khusus yang masih lesu.
Klikanggaran.com kali ini akan merangkum perjalanan penggunaan APBN di tahun 2018, termasuk serapan DAK, khususnya di semester satu. Sebagian besar APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah. Angkanya cukup fantastis, yaitu sebesar Rp706.162.576.557.000. Dari angka ini sampai bulan Juli yang baru terserap hanya senilai Rp412.827.307.488.321 atau setara 58,46 persen.
Transfer ke daerah sendiri terdiri dari beberapa pos anggaran. Seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Insentif Daerah (DED), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa.
Untuk Dana Alokasi Umum, anggaran yang disiapkan Pemerintah pusat sebesar Rp401.489.579.649.000. Sampai bulan Juli yang baru terserap hanya senilai Rp267.335.242.503.225 atau setara 66,59 persen. Realisasi belanja DAU masih lebih baik dibandingkan serapan belanja DAK yang sangat minim.
Serapan DAK
Berdasarkan pantauan Klikanggaran.com, hingga bulan Juli 2018 Dana Alokasi Khusus dari anggaran yang disediakan untuk DAK fisik misalnya sebesar Rp62.436.262.908.000. tapi, yang baru terserap hanya senilai Rp19.330.606.807.544, setara 30,96 persen. Salah satu DAK fisik yang serapannya rendah adalah DAK fisik affirmasi yang hanya terserap 27,94 persen dari yang ditargetkan.
Begitupun dengan serapan Dana Otonomi Khusus bagi yang diberikan kepada Provinsi Aceh, serta Provinsi Papua dan Papua Barat. Sampai bulan Juli 2018 yang terserap baru 30 persen saja dari yang ditargetkan. Berbeda dengan realisasi dana keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai 80 persen dari targetan. Dana insentif daerah juga hingga bulan Juli 2018 baru bisa terealisasi sampai 52,17 persen.
Sama halnya dengan DAK fisik, alokasi DAK non fisik juga hingga pertengahan 2018 realisasinya rata-rata masih setengahnya dari targetan. Bahkan ada yang di bawah 40 persen. Misalnya DAK non fisik bantuan operasional kesehatan. Baru terealisasi 38,04 persen atau Rp3.253.245.542.763 dari targetan sebesar Rp8.551.232.700.000.
Capaian belanja APBN di atas bisa menjadi gambaran penggunaan APBN di tahun 2019 ini. Perlu ada perbaikan dalam hal koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Agar realisasi anggaran bisa lebih cepat tercapai, khususnya dalam pos belanja produktif seperti DAK.
Baca juga : Rangkuman APBN 2019, Awas Jangan Sampai Dikorupsi Lagi