Banten, Klikanggaran.com (12-02-2018) - Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, sudah menjadi bentuk keharusan bahwa semua stakeholder mampu memberikan peran terbaiknya agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
Namun, apa yang terjadi, untuk kesekian ribu kalinya potret pembangunan daerah selalu terkotori oleh banyak aspek. Seperti main mata pejabat dengan pengusaha, mark up, atau kekurangan volume yang diniatkan sebagai alat pencari keuntungan lebih.
Bisa dilihat pada pembangunan daerah Pandeglang misalnya. Sesuai data tahun 2016 yang dimiliki Klikanggaran.com, menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp2.405.123.320. Di antaranya belanja modal jalan dan jembatan pada Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air.
Perlu diketahui, pada TA 2016 Pemerintah Kabupaten Pandeglang menganggarkan belanja modal sebesar Rp481.993.330.459,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp369.809.768.516,00 atau 76,73%. Dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah, justru seperti disandra oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menciptakan kerugian negara.
Kebocoran anggaran yang mencapai miliaran rupiah itu, menandakan bahwa para pemangku kebijakan yang berwenang dalam membuat komitmen, serta pelaksana tugas (pengusaha yang ditunjuk oleh PPK), seperti tidak pernah menseriusi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga berefek pada pembangunan sebagai sarana kontribusi pemerintah atau pengusaha terhadap peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat.
Dan, juga perlu diketahui, bahwa kerugian yang bersifat moril tersebut jelas sudah menghambat efisiensi kinerja daerah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Hal itu akibat dari personil pemerintahan itu sendiri telah lalai dalam melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.
Jika hal demikian dibiarkan secara terus menerus terjadi, bukan tidak mungkin bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah Pandeglang hanya akan menjadi mimpi semata.