Jakarta, Klikanggaran.com (09-01-2018) - Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pengelolaan keuangan di sejumlah lembaga/kementerian dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari opini lembaga audit negara badan pemeriksa keuangan BPK. Antara tahun 2012 sampai 2016 masih ditemukan lembaga/kementerian yang memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari BPK.
Perkembangan penilaian BPK terhadap laporan keuangan lembaga/kementerian ini bisa dilihat dalam tabel berikut:
Di tahun 2016, terdapat 8 lembaga atau kementerian yang memperoleh opini WDP. Angka tersebut mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 26 lembaga/kementerian.
Namun, yang memperoleh disclaimer menjadi 6 lembaga/kementerian, dimana tahun sebelumnya hanya ada 4. Berikut adalah yang memperoleh opini paling buruk dari BPK terkait pengelolaan anggaran di tahun 2016 :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Badan Keamanan Laut
6. Badan Ekonomi Krealif
Terdapat 2 kementerian yang memperoleh penilaian paling buruk dari BPK, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin Imam Nahrawi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti. Adapun sisanya, 4 lembaga negara.