Jakarta, Klikanggaran.com (20/9/2017) - Sindirian "sungguh terlalu", dua kata berasal dari lagu Rhoma Irama, sepertinya patut ditujukan kepada DPRD Jawa Barat. Wajar jika publik menilai Sekretariat DPRD Jawa Barat ini sungguh keterlaluan. Masa mau belanja karpet saja, Kas Daerah Jabar harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp1.100.000.000???
"Enak ya, jadi anggota dewan, yang kakinya akan menginjak-injak karpet seharga Rp 1,1 miliar," kata salah seorang publik yang enggan disebutkan namanya.
Kalimat itu timbul karena harga karpet sebesar Rp 1,1 miliar ini dinilai benar-benar sangat mahal. Menurut publik, hal ini menandakan bahwa Anggota Dewan Jabar lebih senang dengan kemewahaan daripada menonjolkan kesederhanaan sebagai wakil rakyat. Selain itu, dengan mewah dan mahalnya harga karpet DPRD ini, juga memperlihatkan bahwa anggota dewan bergaya seperti sosialita yang punya selera amat "somse" alias sombong sekali.
Dalam laporan yang diterima Klikanggaran.com terselip pesan, sebaiknya anggota dewan menolak memakai atau menggelar karpet yang paling mahal di gedung rakyat Jabar ini. Ngapain lagi membeli beli karpet paling mahal, kalau hanya disindir oleh publik, dan hanya menguntungkan orang-orang sekretariat DPRD Jabar? Seharusnya contoh Setda Bekasi, dimana pada tahun 2016 membeli karpet untuk Masjid Al - Amin di Kota Bekasi seharga Rp 83 juta saja,
Harga karpet sebesar Rp 83 juta untuk Masjid Al - Amin itu bisa disebut murah, dan memperlihatkan kesederhanaan, berkah, dan niscaya sangat halal. Harga karpet sampai sebesar Rp 1,1 miliar ini dinilai publik patut dicurigai, dan harus jadi perhatian penyidikan dari pihak aparat hukum seperti kejaksaan atau KPK. Sebaiknya panggil saja Ketua DPRD Jawa Barat dan orang-orang di Sekretariat DPRD, yang bertanggung jawab atas pengadaan karpet tersebut.
Untuk diketahui, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sepertinya telah melakukan pangadaan perlengkapan kantor untuk membeli karpet sampai sebesar Rp1.100.000.000. Dimana karpet ini akan dipergunakan atau digelar di ruang sidang dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat.