Jakarta, Klikanggaran.com (21/9/2017) - Pada tahun baru Islam ini semoga para pejabat di Pemerintahan Jokowi-JK mendapatkan hidayah untuk menjadi pejabat sholeh. Sehingga anggaran negara mendapatkan perlindungan dari kesholehannya, dijaga dan disalurkan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat.
Banyak anggaran negara pada masa Pemerintahan Jokowi-JK digunakan jauh dari ekspektasi kesejahteraan masyarakat. Bahkan dari sekian anggaran yang didapatkan dari pajak tersebut, ludes hanya digunakan untuk hal yang menurut publik sia-sia.
Jika Klikanggaran.com mulai buka-bukaan mengenai data yang ada, banyak sekali anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat, lagi-lagi terjadi penyimpangan.
Mungkin ini yang dikatakan, manusia tidak ada yang sempurna. Akan tetapi, masa iya Indonesia tidak bisa move on dari tindakan KKN? Bayangkan saja jika setiap hari kita sering mendengar OTT dari KPK di media televisi nasional. Belum lagi temuan-temuan lainnya yang dilaporkan pada Klikanggaran.com.
Dan, hari ini Klikanggaran.com menemukan anggaran di salah satu kementerian yang sepertinya harus menjadi pantuan aparat hukum, baik KPK maupun Kejaksaan.
Sebagaimana laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, pada tahun 2015 di Kementerian BUMN terdapat pengelolaan peralatan dan mesin yang belum diketemukan sebesar Rp14.980.163.485. Dan, proses penyelesaiannya pun masih belum rampung.
Sehingga, Barang Milik Negara (BMN) ini menjadi sia-sia dan tak terpakai, dan nilainya pun miliaran. Dalam hal ini tentu saja publik bertanya, kenapa pejabat kementerian tidak beres-beres dalam mengelola BMN ini? Bandingkan saja, jika anggaran tersebut digunakan untuk mensejahterkan rakyatnya, tentu akan lebih berguna ketimbang diludeskan dengan cara seperti itu.