Jakarta, Klikanggaran.com - PON XIX 2016 akan berlangsung dari 17 September sampai dengan 29 September 2016 di Pronvinsi Jawa Barat. Akan ada 44 cabang olah raga yang diperlombakan untuk memperebutkan 2.492 medali dan 756 di antaranya emas dengan 5.533 atlet yang akan berlaga, dibantu 4.071 tim pendukung atlet. Untuk menyukseskan kegiatan acara PON ini, maka alokasi anggaran yang akan dihabiskan sebesar Rp 2.3 triliun.
Nah, alokasi anggaran yang besar ini mendapat sorotan dari Center for Budget Analysis (CBA). Menurut Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, pada anggaran tersebut dikelola dengan kurang transparan, pada lelangnya juga penuh keanehan dan kejanggalan. Misalnya saja, ada alokasi anggaran yang disediakan pada tahun 2016 sebesar Rp 274.013.522.926. Tapi, alokasi anggaran yang dilelang melalui sistem elektronik Jawa Barat hanya sebesar Rp 124.531.187.000. Jadi, ada sisa anggaran sebesar Rp 149.482.335.926 yang kemungkinan belum dilelang.
“Alokasi ini mungkin tidak dilelang, biar Pemda Provinsi dicap sebagai Pemda Provinsi yang paling jago, yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara,” cetus Uchok pada klikanggaran, di Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Selanjutnya Uchok memberikan ilustrasinya, alokasi anggaran sebesar Rp 149.4 tersebut belum dilelang, agar bisa "dimain-mainkan". Seharusnya seperti yang dikatakan oleh Uchok, alokasi ini dilelang agar kebocoran bisa dikendalikan, dan anggaran ini bukan diperuntukkan buat Pemda Provinsi Jawa barat yang jadi panitia penyelenggara.
“Di sini potensi kebocoran rawan banget,” lanjut Uchok.
Kenapa Uchok mengatakan demikian? Anggaran yang belum dilelang sebesar Rp 148.4 miliar, dan alokasi yang sudah dilelang sebesar Rp 124.5 miliar. Walaupun ada proyek sebesar Rp 124.531.187.000 untuk tahun 2016 yang dilelang dengan 12 item proyek, bukan tidak ada potensi kebocoran. Tetap saja, ditemukan potensi kebocoran, dan potensi kerugian negara sebesar Rp 6.698.979.200.
“Ini sungguh memilukan sekali, anggaran PON bisa bocor,” kata Uchok dengan kesal.
Penjelasan lebih lanjut dari Uchok, pada tahun 2015 ada proyek PON yang dilelang sekitar 22 item melalui sistem elektronik. Dari 22 item proyek ini, nilainya sebesar Rp 31.975.201.800 dan potensi kerugian negaranya sebesar Rp 434.346.580. Maka untuk itu, Uchok dari Center for Budget Analysis (CBA) meminta kepada KPK yang sedang mengawasi PON di Bandung, untuk segera memanggil Gubernur Jawa barat, Ahmad Heryawan, untuk diperiksa dengan alasan adanya potensi kerugian negara tersebut.
“Dan, KPK jangan lupa untuk panggil juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Karena di instansi yang dia pimpin ada juga kejanggalan anggaran PON pada saat lelang sebesar Rp 14.9miliar pada tahun 2015. Lelang itu bernama "Pengadaan Fasilitas Peralatan Olahraga untuk PON XIX tahun 2016 di Bandung," tutup Uchok.