Jakarta, Klikanggaran.com - Slogan Pemerintahan Jokowi-Jk soal “Percepatan Pembangunan Nasional” terutama pembangunan sosial nampaknya hanya angan-angan belaka. Pembangunan sosial dengan merubah mentalitas dengan jargon revolusi mental dan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia terutama melalui sektor pendidikan sepertinya memang kurang mendapat perhatian ketimbang pembangunan fisik (Infrastruktur). Menurunnnya Anggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan indikasi kurang seriusnya pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia juga meminta agar Anggaran Kemendikbud tidak dukurangi.
“Melihat kondisi pagu anggaran Kemendikbud tahun 2016 ke tahun 2017, ini ada penurunan (pagu Anggaran Kemendikbud tahun 2017 sebesar Rp 39,832 triliun, mengalami penurunan dari pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 49,232 triliun, red). Artinya, pemerintah saya nyatakan kurang berpihak kepada pendidikan. Ini yang harus kita tekankan pada penyelenggara pendidikan, bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang,” kata Sutan saat usai Rapat Kerja Komisi X dengan Kemendikbud, 1 Agustus 2016 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Politisi dari Partai Gerindra itu menyesuaikan pendapat partai politiknya saat memberikan pandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan Pemerintah. Menurut Sutan, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur (pembangunan fisik), tapi lemah dalam anggaran pendidikan dan pembagunan kualitas sumber daya manusia (pembangunan sosial). Ia juga menambahkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah dan mencakup hajat hidup masyarakat.
“Kalau infrastruktur kan ada yang bisa kita tunda. Kita sesuaikan. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari solusi dari masalah. Kita terbelakang karena kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena jika mampu bersaing, saya yakin kekayaan Indonesia yang luar biasa ini dapat dikelola oleh SDM yang memiliki kemampuan,” jelas Sutan.
Pengurangan anggaran terkait Instruksi Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran dikarenakan prediksi defisit APBN oleh Kementerian Keuangan. Saat ini kementerian pun melakukan efisiensi anggaran, namun nampaknya efisiensi anggaran di Kemendikbud sangat tidak mendasar, apalagi tunjangan guru yang termasuk pada Anggaran Kemendikbud juga akan dipangkas.