Jakarta, Klikanggaran.com (22/11/2017) - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diketahui berindikasi merugikan negara. Hal itu dikarenakan, belanja BBM tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya, alias diduga fiktif.
Dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, belanja BBM tersebut terjadi pada tahun 2016, dengan nilai belanja BBM yang diduga fiktif sebesar Rp 4,79 miliar.
Wajar saja jika angkanya sangat fantastis, karena sebelumnya Pemkab Bandung Barat telah menganggarkan dan merealisasikan belanja BBM Gas dan Pelumas lebih besar, yaitu sebesar Rp 16 miliar dan Rp 13,5 miliar atau 83,95 persen.
Namun sayangnya, pertanggungjawaban belanja BBM/Gas dan Pelumas tersebut tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Selain itu, terdapat kelemahan mekanisme pengadaan BBM atas OPD yang melaksanakan kerja sama dengan SPBU.
Sehingga yang ditemukan adalah adanya indikasi kerugian sebesar Rp858.709.344 dari anggaran yang diduga fiktif tersebut.
Hal ini memperlihatkan adanya sikap yang cenderung asal-asalan dalam mengelola anggaran yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Maka, dengan kasus tersebut, perlu diselidiki oleh aparat hukum baik itu KPK atau Kejati.