(KLIKANGGARAN) — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memaparkan hasil temuan awal setelah komisi membuka ruang masukan publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan persoalan di tubuh Polri sangat kompleks dan membutuhkan perbaikan mendasar.
Menurut Jimly, komisi kini berada pada tahap pemetaan awal untuk mengidentifikasi persoalan internal kepolisian.
“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” ujarnya pada Kamis (13/11/2025).
Ia menyebut masukan publik menjadi bagian penting reformasi. Salah satu yang dianggap relevan berasal dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin Sinta Nuriah. Jimly menekankan bahwa persoalan kepolisian tidak hanya bersumber dari internal, tetapi juga akibat tekanan eksternal.
“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” tegasnya.
“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu.”
Krisis Kepercayaan Publik Ikut Disorot
Anggota komisi, Otto Hasibuan, menyoroti persoalan trust masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, meski polisi menangani beragam tugas besar, sebagian publik masih meragukan institusi tersebut.
“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.
“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari.”
Agenda Tiga Bulan Komisi Reformasi Polri
Jimly juga menjelaskan rencana kerja komisi dalam tiga bulan ke depan. Tahap pertama adalah mengumpulkan seluruh permasalahan, sebelum kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan.