politik

Komisi Reformasi Polri Bakal Tambah Satu Anggota Perempuan, Jimly Pastikan Usulan Langsung dari Presiden Prabowo

Senin, 10 November 2025 | 21:29 WIB
Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menambah anggota baru dalam tim. ((Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden))

 

(KLIKANGGARAN) — Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan sejumlah keputusan penting, termasuk rencana penambahan anggota baru — seorang tokoh perempuan — sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu. Belum saya sebut namanya,” ujar Jimly dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin, 10 November 2025.

“Ini untuk melengkapi sesuai harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini ada 11 orang,” sambungnya.

Baca Juga: Intip Keseruan Perangkat Daerah Camping Wisata di Permandian Air Panas Pincara

Tokoh Perempuan Usulan Prabowo

Jimly menjelaskan, ide untuk menambahkan anggota perempuan datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar komposisi tim lebih inklusif dan representatif.

“Jadi daripada, sebelum ada protes dari gerakan perempuan. Nah, idenya dari Presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan karena setelah dilantik, loh ternyata laki-laki semua,” jelasnya.

Jimly menambahkan, nama tokoh tersebut sudah ditentukan, hanya menunggu tanda tangan resmi Presiden.
“Namanya sudah ada, tinggal diteken. Iya (ditunjuk Presiden),” imbuhnya.

Baca Juga: Soeharto Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Fadli Zon Tegaskan Jasa dan Proses Hukumnya Telah Tuntas

Ketika ditanya apakah sosok tersebut berasal dari kalangan sipil atau kepolisian, Jimly memilih merahasiakan identitasnya lebih dulu.
“Belum saya sebut, pokoknya perempuan,” katanya singkat.

Rapat Rutin dan Public Hearing Setiap Minggu

Jimly juga mengungkapkan bahwa tim reformasi akan bekerja intensif selama tiga bulan untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi Presiden.

“Selama tiga bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap,” ujar Jimly.

Halaman:

Tags

Terkini