Soeharto Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Fadli Zon Tegaskan Jasa dan Proses Hukumnya Telah Tuntas

Ia juga menilai, pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan sekolah dan fasilitas publik menjadi tonggak kemajuan pendidikan rakyat.

Baca Juga: Terungkap! 3 Klaster Korupsi Bupati Ponorogo: Suap Jabatan RSUD, Fee Proyek Rp14 Miliar, hingga Gratifikasi Pejabat

“Dari sektor pendidikan, banyak sekolah dibangun untuk rakyat,” ujarnya.

Soeharto dan Isu Hukum: “Sudah Tuntas dan Tidak Terbukti”

Menjawab keraguan publik, Fadli menegaskan bahwa isu hukum yang pernah menyeret nama Soeharto telah melalui proses dan dinyatakan tidak terbukti.

“Dugaan (terlibat) kan tidak pernah terbukti, tidak ada juga. Itu yang terkait dengan kasus-kasus itu pasti sudah ada proses hukumnya,” tegas Fadli.
“Apa yang dituduhkan semua ada proses hukumnya, sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung isu kerusuhan Mei 1998, yang menurutnya tidak pernah terbukti melibatkan Soeharto secara langsung.

Baca Juga: Legislator Sulsel Jasrum Minta Kadis Provinsi Sulsel Berikan Klarifikasi Soal PDTH 2 Guru di Luwu Utara

Tutut Soeharto: Pro dan Kontra Itu Wajar, Jangan Ekstrem

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), turut hadir mewakili keluarga Cendana dalam upacara penganugerahan tersebut.
Ia menilai, perbedaan pendapat di masyarakat soal Soeharto adalah hal yang wajar.

“Pro-kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar Tutut usai menerima gelar Pahlawan Nasional untuk ayahnya.

“Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Namun, Tutut mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak memecah persatuan bangsa.
“Jadi, boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Gelar yang Sudah Lama Didorong

Rencana pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebenarnya telah muncul sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kini, pengakuan resmi itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025.