Jokowi Soal Wacana Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan: Semua Pemimpin Punya Jasa, Pro-Kontra Itu Hal Biasa di Demokrasi

(KLIKANGGARAN) — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam pandangan Jokowi, setiap pemimpin memiliki jasa dan kontribusi penting bagi bangsa yang semestinya dihargai oleh generasi setelahnya.

“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga: Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi: Tak Takut, Justru Hormati Pendahulu dan Puji Kerja Keras Sang Presiden Sebelumnya

Menurutnya, penghargaan terhadap pemimpin bangsa tidak boleh didasari sentimen politik, melainkan pada kontribusi nyata terhadap kemajuan negara.

Gelar Pahlawan Harus Lewat Proses dan Penilaian

Jokowi menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan secara spontan. Ia menyebut ada tahapan panjang dan penilaian ketat dari tim resmi sebelum keputusan ditetapkan.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.

Baca Juga: Disebut ‘Kota Hantu’ oleh The Guardian, Akademisi Ungkap Dua Isu yang Buat IKN Jadi Sorotan Dunia: Lingkungan dan Penyingkiran Warga

Wacana ini mencuat setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Daftar itu diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar Fadli Zon, yang di antaranya mencakup nama Soeharto, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.

Soal Pro-Kontra, Jokowi: Wajar di Negara Demokrasi

Presiden Jokowi juga menanggapi munculnya perdebatan publik mengenai kelayakan Soeharto menerima gelar tersebut. Ia menilai, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam sistem demokrasi.

“Iya, biasa. Dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa,” ucapnya.

Menurut Jokowi, diskursus semacam ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka dalam menyikapi sejarah bangsa.