Jokowi Soal Wacana Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan: Semua Pemimpin Punya Jasa, Pro-Kontra Itu Hal Biasa di Demokrasi

photo author
- Kamis, 6 November 2025 | 21:27 WIB
Mantan Presiden RI, Joko Widodo buka suara soal pro dan kontra wacana gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Abdurrahman Wahid.  ((Instagram/jokowi))
Mantan Presiden RI, Joko Widodo buka suara soal pro dan kontra wacana gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Abdurrahman Wahid. ((Instagram/jokowi))

Baca Juga: Ribuan Buruh Geruduk DPR Desak Hapus Sistem Outsourcing dan Naikkan Upah 15 Persen, Polisi Siagakan 1.464 Personel
Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tersebut tidak berujung pada perpecahan atau saling merendahkan jasa pemimpin sebelumnya.

Dukung Filosofi ‘Mikul Duwur Mendhem Jero’

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menanggapi filosofi Jawa Mikul Duwur Mendhem Jero, yang berarti menjunjung tinggi kebaikan pemimpin dan mengubur dalam-dalam kekurangannya.

“Sangat baik,” ujar Jokowi singkat saat dimintai tanggapan soal filosofi tersebut.

Filosofi itu, kata sejumlah pengamat, sejalan dengan pesan moral untuk tetap menghormati jasa para pemimpin terdahulu tanpa menghapus catatan sejarah mereka — baik yang positif maupun yang kontroversial.

Baca Juga: Zohran Mamdani Menang Pilkada New York, Balas Sindiran Donald Trump: ‘Turn the Volume Up!’

40 Tokoh Masuk Daftar Usulan

Selain Soeharto dan Gus Dur, daftar usulan penerima gelar Pahlawan Nasional juga mencakup beberapa tokoh berpengaruh seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

Nama aktivis buruh Marsinah juga ikut diusulkan sebagai simbol perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Nama-nama tersebut diajukan melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), lalu diseleksi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kemensos sebelum dikirimkan kepada Dewan Gelar untuk penilaian akhir.

Jokowi menegaskan, semua proses ini harus berjalan objektif, tanpa intervensi politik, dan berlandaskan pada jasa nyata terhadap bangsa.**

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Muslikhin

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X