Dinonaktifkan 3 Bulan dari DPR, Nafa Urbach Tuai Sanksi MKD Usai Komentar soal Tunjangan Rumah Rp50 Juta Viral

Asal Mula Skandal Komentar Tunjangan

Sorotan publik terhadap Nafa Urbach bermula dari siaran langsung di akun Instagram pribadinya @nafaurbach pada Agustus 2025.

Baca Juga: Kebijakan Baru Prabowo: Larangan Thrifting Picu Perintah Substitusi Produk Lokal bagi Pelaku UMKM

Dalam video tersebut, Nafa menanggapi pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah anggota DPR RI. Pernyataannya yang menyebut tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai hal wajar memicu kritik luas.

“Iya itu tadi, itu tuh bukan kenaikan, itu kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan itu kan sekarang sudah dikembalikan ke pemerintah,” ujar Nafa Urbach.
“Jadi anggota Dewan itu dapat kompensasi untuk kontrak,” klaimnya.

Tak hanya itu, Nafa juga sempat menyinggung kemacetan yang dialaminya saat berangkat ke Gedung DPR.
“Saya saja yang tinggal di Bintaro itu macetnya luar biasa, ini sudah setengah jam di perjalanan masih macet,” katanya.

Baca Juga: Beginilah Modus Dugaan Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid: Ada ‘Jatah Preman’, Pemotongan Anggaran, hingga Barang Bukti Rp1,6 Miliar

Ungkapan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, dan akhirnya berujung pada aduan etik ke MKD.

Respons dan Permintaan Maaf Nafa Urbach

Setelah kritik publik semakin meluas, Nafa Urbach menyampaikan permohonan maaf lewat akun Instagram Stories pribadinya pada Kamis, 22 Agustus 2025.

“Guys, maafin aku yah kalau statement aku melukai kalian. Percayalah, aku gak akan tutup mata untuk memberikan hidup aku buat rakyat di dapil aku sebaik mungkin,” tulis Nafa.

Ia menegaskan bahwa dirinya menyesal dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam berucap.
“Saya memahami kekecewaan masyarakat, dan bagi saya kepentingan rakyat selalu diutamakan. Masukan dan kritik akan jadi pengingat agar saya bekerja lebih amanah,” tandasnya.

Latar Belakang dan Pro-Kontra Publik

Warganet menilai kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat publik untuk menjaga empati dan etika dalam berkomunikasi di ruang digital.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai sanksi MKD terhadap Nafa merupakan langkah tegas dalam menjaga marwah parlemen agar tetap dipercaya publik.**