Dewan Pers Usulkan Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk RUU Hak Cipta untuk Jaga Hak Wartawan dan Kebebasan Pers

(KLIKANGGARAN) – Dewan Pers secara resmi menyampaikan Usulan Pandangan dan Pendapat terhadap revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada DPR RI, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Usulan ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum atas karya jurnalistik sekaligus menjaga keberlangsungan kemerdekaan pers di Indonesia.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pentingnya jaminan hukum bagi karya jurnalistik yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial.

“Dalam lanskap media saat ini, karya jurnalistik tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga bagian penting dari kekayaan intelektual bangsa. Karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh,” ujar Komaruddin.

Baca Juga: Inilah Alasan 6 Atlet Israel Dibatalkan Tampil di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025, Pemerintah Tegaskan Sikap Politik Luar Negeri

Dorongan Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Wartawan

Dewan Pers menekankan, perlindungan terhadap karya jurnalistik bukan hanya untuk perusahaan pers, tetapi juga bagi publik agar mendapatkan informasi yang kredibel dan berkualitas.

Perlindungan tersebut diharapkan dapat:

Menjamin hak ekonomi dan moral wartawan serta perusahaan pers,

Mencegah pelanggaran hak cipta yang merugikan insan media,

Mendorong ekosistem pers yang sehat dan profesional,

Menguatkan peran media dalam menjaga hak publik atas informasi yang benar.

“Perlindungan karya jurnalistik bukan hanya kepentingan perusahaan pers, tetapi juga kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas,” tambah Komaruddin.

Baca Juga: Usai Evakuasi Rampung, Polda Jatim Naikkan Status Kasus Ambruknya Ponpes Al Khoziny ke Tahap Penyidikan

Usulan Pokok ke DPR