Aksi #BubarkanDPR di Parlemen, Mahasiswa Unindra Desak Tata Ulang Legislatif dan Hapus Tunjangan DPR yang Dinilai Boros

(KLIKANGGARAN) – Aksi unjuk rasa massa demonstrasi dengan tajuk #BubarkanDPR digelar di depan Gedung DPR RI, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Massa terdiri dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) serta sejumlah pelajar dari berbagai daerah. Dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan di area Parlemen RI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra menilai DPR gagal menjalankan mandat konstitusi.

“Di tengah kesengsaraan rakyat DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik, sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan,” demikian pernyataan BEM Unindra.

Baca Juga: Luar Biasa! Ribuan Peserta Apel Meriahkan HUT ke-64 Pramuka di Kabupaten Luwu Utara

Massa menyoroti sejumlah regulasi yang dianggap bermasalah, antara lain UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, serta rencana pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, dan RUU Agraria.

Sebaliknya, mereka menilai sederet regulasi pro rakyat justru dibiarkan menggantung, seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, hingga kebijakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Baca Juga: Ramai Kabar Ceraikan Azizah Salsha , Arhan Pratama Dapat Dukungan Se-Indonesia

Selain legislasi, peserta aksi juga menolak upaya penulisan ulang sejarah, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, hingga perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang menurut mereka merugikan kedaulatan ekonomi nasional.

Massa turut menuntut penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Mereka juga mendesak pembebasan 11 warga Maba Sangadji yang hingga kini masih ditahan.

“Dari akumulasi pengkhianatan politik ini, rakyat menyampaikan Resolusi #BubarkanDPR dengan dua tuntutan utama,” tulis siaran pers yang kembali dibacakan mahasiswa.

Baca Juga: Sakit Hingga Diajak Turun dari Panggung, inilah Percakapan Kocak Dedy Corbuzier dan Vidi Aldiano

Tuntutan pertama adalah amandemen MPR untuk merestrukturisasi DPR agar lembaga legislatif kembali menjadi representasi rakyat. Kedua, penghapusan tunjangan DPR yang disebut sebagai perlawanan terhadap pemborosan anggaran dan privilese pejabat.

Aksi ini digambarkan sebagai pernyataan tegas bahwa rakyat tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Massa menegaskan akan terus bersuara jika aspirasi mereka diabaikan.

Baca Juga: Vidi Aldiano Nyaris Ambruk di Panggung, Aksi Dedy Corbuzier Selamatkan Bikin Haru