KLIKANGGARAN -- Dalam rangka menyukseskan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara yang berfokus pada Pemulihan Ekonomi Pascapandemi COVID-19 dan Pascabencana Banjir Bandang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Luwu Utara Tahun 2024, Kamis (19/1/2023) di Aula Bappelitbangda.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dengan harapan dapat memberikan saran dan masukan dalam menyusun dan menyajikan kebijakan-kebijakan pokok terkait RKPD tahun anggaran 2024.
“Melalui FKP ini diharapkan yang jadi stressing-nya itu pada saran dan masukan. Ada lima kebijakan yang kita prioritaskan terkait pencapaian RPJMD 2024, itu kita harapkan saran dan masukan dari bapak-ibu sekalian sebagai perwakilan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Luwu Utara,” kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat membuka kegiatan ini.
Baca Juga: Richard Eliezer Dituntut 12 Tahun Penjara, Warganet Serbu Akun Instagram Presiden Jokowi
Dijelaskannya bahwa konteks masukan itu sangat luas, bukan hanya berbicara tentang kegiatan baru yang akan dibuat, namun dapat pula terkait usulan untuk meninjau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.
“Boleh jadi berdasarkan hasil monitoring evaluasi atau pengamatan bapak-ibu di lapangan bahwa program kegiatan yang diusulkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan itu belum optimal atau mungkin ada langkah-langkah atau upaya tambahan yang bisa diusulkan guna mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target/tujuan/sasaran dan program pembangunan pada RKPD tahun anggaran 2024,” jelasnya.
Bupati perempuan pertama di Sulsel ini mengatakan bahwa pembangunan tidak serta-merta dapat diselesaikan begitu saja, sifatnya bertahap dan ada sektor yang perlu diprioritaskan sesuai kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, terdapat lima kebijakan yang menjadi prioritas pemda untuk tahun 2024.
“Yang pertama, yaitu optimalisasi produksi-produktivitas. Kedua, optimalisasi daya saing sektor ekonomi. Ketiga, penguatan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan miskin, dan yang kelima, peningkatan penanganan fakir miskin," ungkapnya lagi.
Artikel Terkait
Kembali Serahkan 45 Unit Huntap untuk Korban Bencana, Luwu Utara Dapat Apresiasi BNPB
Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Luwu Utara Terima Bantuan dari BNPB
Inilah Strategi yang Dilakukan Pemda Luwu Utara dalam Percepatan Implementasi SPBE
Di Luwu Utara, Sanksi Menanti SPBU yang Melanggar Aturan Penyaluran BBM
Para Penyapu Jalan di Masamba Dapat Surprise dari Organisasi Perempuan Se-Luwu Utara
Putri asal Luwu Utara Pemenang Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2023
Desa Baloli Terpilih sebagai Desa Role Model Pengelolaan Keuangan Desa di Luwu Utara
Pemerintah Tetapkan Kuota BBM 2023, Segini Kuota BBM Pertalite dan Solar di Luwu Utara
Dokumen Master Plan BISA Smart City Rampung, Pemda Luwu Utara Siap Ubah Wajah Kota Masamba
Luwu Utara Dorong 5 Inovasi Ikut KIPP Tingkat Provinsi