AS Menerapkan Model Ukraina di Selat Taiwan dan Janjikan 1,1 Miliar Dolar Bantuan Militer ke Taiwan

KLIKANGGARAN -- Presiden AS, Joe Biden, menekan Kongres untuk menyetujui $ 1,1 miliar lagi dalam bentuk senjata dan dukungan militer untuk Taiwan.

Namun, para ahli dari Taiwan dan China daratan sepakat bahwa tidak ada jumlah janji atau bantuan Amerika yang dapat membuat Taiwan aman, hanya perdamaian lintas-selat yang dapat melakukannya.

Biden telah menjual $ 1,065 miliar senjata ke Taiwan. Jumlah itu berarti kesepakatan yang diusulkan akan lebih dari dua kali lipat bantuan militer yang telah diberikan Biden.

Langkah itu dilakukan beberapa minggu setelah Ketua DPR Nancy Pelosi (D-CA) mengunjungi Taiwan dan bertemu dengan para pemimpin senior, meskipun ada peringatan dari Beijing dan Pentagon bahwa tindakan itu akan provokatif.

Baca Juga: Serangan Ukraina Gagal sehingga Alami Kerugian Besar: Klaim Kemenhan Rusia!

Beberapa anggota parlemen AS lainnya telah mengikuti, dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengadakan latihan perang besar-besaran di seluruh pulau sebagai tanggapan.

Biden, Pelosi, dan lainnya, termasuk Partai Republik, telah membuat pernyataan yang menyatakan solidaritas mereka dengan Taiwan dan mengisyaratkan bahwa Washington akan secara militer membela Taiwan jika terjadi serangan pemerintah China.

Namun, para ahli dari Taiwan dan China daratan skeptis tentang janji semacam itu, mencatat bahwa baik penjualan senjata maupun ancaman respons militer AS tidak dapat menjamin keselamatan Taiwan.

Baca Juga: Bupati Luwu Utara: Kabupaten Sehat Tanggung Jawab Bersama

“Kemungkinan keterlibatan AS dalam konflik Taiwan pada dasarnya tidak langsung,” Dr. Chang Ching, seorang peneliti dari Society for Strategic Studies yang berbasis di Taiwan dan seorang ahli militer utama di PLA dan keamanan regional di Taiwan, mengatakan kepada Sputnik pada Rabu.

“Itu semua tergantung pada apakah Washington perlu mengadopsi pendekatan militer untuk melindungi kepentingan nasionalnya karena setiap krisis tertentu benar-benar terjadi.”

“Jujur, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjamin partisipasi AS dalam konflik bersenjata untuk membela Taiwan,” kata Chang.

Baca Juga: Sukses Gelar Pelantikan PMTI Luwu Utara, Ketua Panitia Dapat Apresiasi

“Dalam keadaan seperti itu, politisi AS hanya mencoba menjual imajinasi ilusif tertentu untuk meyakinkan orang-orang di Taiwan bahwa Amerika Serikat pasti akan melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis yang terkait dengan keamanan Taiwan untuk memperoleh pengaruh diplomatik dan pengembalian pragmatis lainnya dari Taipei.”