Hasil RDP DPRD Provinsi Jambi dan DLH Bakal Lakukan Penyegelan PT PAL

KLIKANGGARAN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Jambi Melalui Komisi III memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan, aktifitas pabrik kelapa sawit milik, dan tidak adanya izin AMDAL serta izin pengelolah limbah cair PT Prosympac Agro Lestari (PAL).

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo, serta dihadiri beberapa orang Pejabat, PPLH dari DLH Provinsi Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wartono, selaku Pimpinan rapat mengatakan bahwa memang PT PAL sejak pertama berdiri dari tahun 2014 sudah bermasalah, tidak memiliki izin AMDAL dan izin pengelolaan limbah cair.

Dia mengungkapkan, PT PAL juga berbatasan dengan wilayah kawasan hutan produksi. "Berarti memang dari awal tidak mentaati aturan, seharusnya ketika ditahun 2014 telah melaksanakan kegiatan, berarti izin dokumen UKL/UPL pada tahun 2015, artinya PT PAL melakukan kegiatan tersebut tanpa memliki izin dan dokumen apapun," ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi, Watono, Jumat (29/7).

Ditambahkannya, hasil kesepakatan DLH bersama Komisi III DPRD Provinsi Jambi terkait aktifitas PT PAL tanpa izin AMDAL dan izin pengelolaan limbah cair, tim dari DLH akan turun dan melakukan penyegelan atau pemasangan gari police line.

Menyikapi hal itu, Hadi Prabowo selaku Sekjen DPP LSM MAPPAN sebagai pelapor yang mengawal kasus ini sejak awal, sangat mengapresiasi kerja dan upaya dari Komisi III DPRD Provinsi Jambi bersama DLH yang tidak memberikan celah dan kata maaf terhadap perusahaan nakal seperti PT PAL.

"Kita sebagai pelapor sangat mengapresiasi DPRD dan DLH terkait langkah tegas yang mereka ambil yang akan melakukan penyegelan terhadap PT PAL, semoga peristiwa ini menjadi contoh agar perusahaan yang ada di Provinsi Jambi tidak main-main dalam menjalankan kerjanya serta mematuhi peraturan yang ada," punkasnya.