Persoalan Klasik Tambang Batu Bara, KMAKI : Sumsel Butuh Pemimpin yang Berani

KLIKANGGARAN -- Persoalan klasik terkait masalah pasca tambang, lalu lintas angkutan batu bara, kerusakan lingkungan, status kepemilikan lahan, IUP Pertambangan, dan mega kridit mencuat di media masa secara terus menerus dan membuktikan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam mengatasinya.

Raport merah perusahaan tambang yg merusak lingkungan berubah menjadi raport biru dalam sekejab, lalu lintas batubara yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, mafia tambang yang merebut tanah rakyat, pembangunan PLTU disaat overload kapasitas daya listrik, dan kerusakan lingkungan maha dasyat, serta dana reklamasi pasca tambang yang tidak diketahui rimbanya, dana CSR yang kurang menyentuh masyarakat mulut tambang, dan bejibun masalah pertambangan batu bara seakan tak mampu di atasi Pemerintah Daerah.

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (KMAKI) menyatakan bahwa mengenai persoalan tambang batu bara di Sumsel, butuh pemimpin yang kuat dan mampu membela kepentingan masyarakat pemberi amanah kepada Kepala Daerah.

"Bukan pemimpin yang bicara sendiri tentang keberhasilannya, tapi masyarakat menilainya gagal dalam melaksanakan amanah mereka, raport merah perusahaan tambang batu bara terkait kerusakan lingkungan berubah menjadi raport biru tanpa penjelasan apa dasar perubahanya, seakan menjelaskan ada nego antara oknum DLH dan perusahaan batu bara," ujar Deputy KMAKI, Feri Kurniawan, Sabtu (11/6).

Feri mengungkapkan adanya perlintasan batu bara di jalan nasional yang mengganggu aktivitas masyarakat Sumsel dengan izin yang melanggar Perda dan aturan perundangan terus berlangsung dengan izin dinas terkait.

"Kerusakan ekosistem bukit tunjuk, pencemaran sungai dan kolong-kolong bekas tambang semakin menjadi-jadi, ironinya seakan dibiarkan saja", kata Feri Kurniawan.

Feri juga menyinggung dana reklamasi pasca tambang yang tak jelas dimana disimpan dan program perbaikan lingkungan, adanya dana tersebut tak terungkap menjadi tanda tanya.

"Dana CSR yang tak jelas programnya untuk masyarakat terdampak seakan Pemerintah Daerah tak peduli kepada masyarakat, sehingga ingin mengesankan Pemerintah Daerah hanya sibuk membuat pencitraan, sementara masyarakat terlupakan. Butuh pemimpin yang kuat dan berani membuat keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat yang dibutuhkan Sumsel saat ini," pungkas Feri Kurniawan.