Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK, Praktisi Hukum Ajak Stakeholder Berpandangan Bijak

KLIKANGGARAN-- Ketua KPK, Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait pemberian penghargaan pencipta lagu mars dan himne KPK.

Firli Bahuri dilaporkan Korneles Materay yang merupakan Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020.

Atas pelaporan Ketua KPK, Firli Bahuri, praktisi hukum yang juga aktivis 98' Sumsel, Firdaus Hasbullah SH., mengajak para pihak agar berperilaku bijak.

Menurut penerima penghargaan tokoh lintas politika award 2022 ini, apa yang dilakukan Firli Bahuri tidaklah salah dalam memberikan penghargaan kepada istrinya. Tapi bukan untuk seorang istri, melainkan pencipta lagu.

“Itu merupakan sebuah prestasi menurut saya, tapi saya bingung kenapa hal itu dilaporkan ke Dewas. Padahal itu ciptaan sendiri oleh Ardina Safitri yang merupakan istri dari Firli Bahuri, ” ujarnya FH pada sejumlah wartawan.

Baca Juga: Siapakah Bambang Susantono yang Dilantik Presiden Jokowi untuk Jadi Kepala Otorita IKN? Ini Profil Singkatnya

Penghargaan itu diberikan dari sebuah lembaga dalam hal ini KPK atas penciptaan lagu tersebut dan, bukan karena sebagai istri ketua KPK.

“Jadi saya menilai ini tidak salah, dan tidak seharusnya Pak Firli dilaporkan ke Dewas. Penghargaan diberikan kepada Ardina Safitri sebagai pencipta lagu, bukan diberikan karena adanya hubungan keluarga maupun istri," katanya.

Di matanya, Firli Bahuri sudah banyak menorehkan prestasi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi selama kepemimpinannya.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut PSI 'Dungu', Sekjen PSI : Tirulah Parabowo Subianto dan Sandiaga Uno!

"Seharusnya orang-orang tidak mencari sisi jeleknya sehingga melakukan fitnah,” sarannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) sesuai tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang KPK.

“Dewas tentu telah memiliki mekanisme dan SOP atau Standar Operasional Prosedur untuk menindak lanjuti setiap aduan yang diterima,” kata Ali.

Dia menyakini bahwa setiap pemeriksaannya di Dewan Pengawas akan dilakukan sesuai fakta dan penilaian yang profesional. Hasilnya, ujar dia, juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi.