• Rabu, 1 Desember 2021

Masuknya Kapal dan Perahu Asing di Natuna adalah Gangguan terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara

- Rabu, 24 November 2021 | 16:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memantau pulau perbatasan di Natuna dari udara,  Rabu 24 November 2021 (Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD memantau pulau perbatasan di Natuna dari udara, Rabu 24 November 2021 (Humas Kemenko Polhukam)

KLIKANGGARAN – Pemerintah telah mengindentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu Natuna, gangguan itu berupa masuknya kapal-kapal dan perahu asing baik yang berbendera maupun yang gelap.

Pernyataan tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD saat berada di atas Kapal NKRI di kawasan Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 23 November 2021 seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenko Polhukam, Rabu 24 November 2021.

Untuk menjaga keutugan dan kedaulatan bangsa dari gangguan tersebut, pemerintah seperti dijelaskan Menko Polhukam Mahfud MD, memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

Baca Juga: Semifinal, Kakak Adik, Muara Enim dan PALI Bertemu di Cabor Sepak Bola Porprov XIII OKU Raya

“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur…mundur,” ujar Menko Polhukam.

Menko Polhukam menjelaskan, selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

“Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Siapa Sih Zakry Sulisto yang Menikahi Velove Vexia?

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” jelas Mahfud.

Baca Juga: Siapakah yang Semestinya Mendapatkan Hak Asuh Atas Gala, Anak Vanessa Angel?

Menko Polhukan mengungkapkan, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patroli, selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi.

“Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga,” tegasnya.

Jika pembaca merasakan manfaat dari artikel ini, silakan dibagikan kepada yang lain agar mereka juga meraskan manfaat yang sama. Terima kasih.

Halaman:

Editor: Muslikhin

Sumber: InfoPublik.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X