• Selasa, 28 Juni 2022

Sekilas tentang Pengadaan Sistem Analisis Perdagangan Online Kemenkominfo

- Selasa, 2 November 2021 | 21:34 WIB
Pengadaan Sistem Analisis Perdagangan Online Kemenkominfo (Dok.kominfo.go.id)
Pengadaan Sistem Analisis Perdagangan Online Kemenkominfo (Dok.kominfo.go.id)

KLIKANGGARAN - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Sistem Analisis Perdagangan Online Kememkominfo menjelaskan bahwa salah satu undang-undang yang digunakan untuk kegiatan transaksi eletronik dan penyebaran informasi elektronik adalah Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2011 mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemerintah melalui Kemenkominfo wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tertulis pada pada pasal 40 ayat 2.

Untuk mencapai tugas ini, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) Kemenkominfo perlu melakukan pemantauan atas penjualan produk pada e-marketplace. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ini terjadi tanpa melanggar aturan hokum yang berlaku.

Baca Juga: Video Viral Seorang Pekerja Masuk Got, Banyak Didoakan Hingga Sebut Layak Dapat Tunjangan Seperti DPR

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban, salah satunya mengawasi peredaran produk dan melindungi pelaku usaha dalam negeri. Untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam perdagangan online yang sedang berkembang pesat, Kemenkominfo berinisiatif membuat sistem untuk mengawasi transaksi produk berbahaya di berbagai e-marketplace.

Sistem pengawasan dibutuhkan agar dapat mengurangi transaksi di dunia maya yang melibatkan barang-barang berbahaya untuk menjaga keselamatan masyarakat. Apabila peredaran barang-barang tersebut dibiarkan, keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat bisa terancam.

Barang-barang yang termasuk untuk dipantau adalah obat-obatan, bahan olahan pangan, produk kosmetik, dan alat telekomunikasi. Oleh karena itu, selain marketplace sendiri, pemangku kepentingan dalam sistem ini meliputi lembaga terkait yaitu antara lain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Ditjen SDPPI.Baca Juga: Relawan Jokowi Ini Mengaku Punya Data Keterlibatan Menteri Atas Mahalnya Tes PCR

Selanjutnya transaksi mencurigakan juga diharapkan dapat dideteksi lebih awal agar tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat luas. Instansi yang terkait dengan penentuan rule awal transaksi mencurigakan adalah Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Maksud dari kegiatan Pengadaan sistem analisis perdagangan online adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan penindakan produk terlarang dalam kategori obat-obatan, olahan pangan, produk kosmetik, dan alat telekomunikasi. Selain itu juga untuk memantau transaksi yangmencurigakan dalam perdagangan online.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Minyak Mentah Rusia Lebih Banyak Diimpor Uni Eropa

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:40 WIB
X