Waduh, Soal Layanan Pengaduan Masyarakat di Kemenag Juga Bermasalah?

Jakarta, Klikanggaran.com - Pengelolaan pengaduan masyarakat (dumas) pada Kemenag diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 765 tahun 2018. KMA ini pertama mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

Kedua Pengelola dumas pada Kemenag adalah pegawai pada subbagian pengaduan masyarakat dan sistem informasi pengawasan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dan pegawai pada bagian/subbagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) pada unit eselon I pusat.

Kemudian pegawai pada bagian atau subbagian satuan organisasi/satuan kerja/unit pelayanan teknis yang memiliki tugas dan fungsi mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kemenag.

Baca Juga: Kopi Sore dan Timbunan Cinta Bagian Satu

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pengaduan masyarakat terkait permasalahan dalam proses pendidikan madrasah serta pemanfaatan layanan pengaduan sebagai sarana pengawasan penerapan kurikulum pada Kemenag diketahui hal sebagai berikut:

a. Pengaduan Masyarakat Belum Sepenuhnya Terdokumentasi

b. Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Pengaduan Belum Optimal

c. Belum Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Memiliki Standard Operating Prosedur (SOP) Terkait Pengaduan Masyarakat

Baca Juga: Kopi Sore dan Timbunan Cinta Bagian Dua

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Kinerja pelayanan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Subbag Ortala tidak terukur secara valid;

b. Implementasi kurikulum pada seluruh MI/MTS tidak terpantau dan pelaksanaannya berpotensi tidak berpedoman kepada panduan yang sudah ditetapkan;

c. Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah khususnya terkait penerapaan kurikulum madrasah tidak dapat terpantau secara baik;

Baca Juga: Kopi Sore dan Timbunan Cinta Bagian Tiga