(KLIKANGGARAN) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan langkah cepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa instruksi dari Presiden telah diterima dan pihaknya bergerak dalam skema tanggap darurat.
"Arahan Presiden kepada Kementerian PU agar segera melakukan rehabilitasi kepada fasilitas umum yang terdampak," ujar Dody dalam keterangan resmi, Selasa 2 September 2025.
Menurutnya, langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan identifikasi lapangan.
Baca Juga: Kabar Baik Untuk Rakyat: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Pajak Tidak Naik di 2026, Fokus pada Kepatuhan dan Perbaikan Administrasi
"Saya sudah meminta Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mulai mengidentifikasi infrastruktur publik mana saja yang harus kita rehabilitasi," imbuhnya.
Ia menambahkan, percepatan pendataan akan dilakukan agar laporan dapat segera disampaikan kepada Presiden sebelum pekerjaan fisik dimulai. Targetnya, rehabilitasi akan berjalan pada akhir pekan ini atau awal pekan depan.
Dody juga menekankan perlunya koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian guna memperlancar proses pemulihan sarana publik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan hasil temuan awal dari timnya.
Baca Juga: Kabar Baik dari Sektor Pertanian: Nilai Tukar Petani Agustus 2025 Naik Jadi 123,57, Tunjukkan Daya Beli dan Produksi Kian Menguat
"Telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi terdampak di 29 kota pada 12 provinsi dan data ini masih berpotensi terus bertambah dan akan difinalisasi," ungkap Dewi.
Ia menambahkan, kerusakan yang ditemukan bervariasi dari tingkat ringan, sedang, hingga berat.
Untuk kebutuhan pembiayaan, Kementerian PU telah menyiapkan mekanisme tanggap darurat sehingga pekerjaan bisa segera dilaksanakan.**