KLIKANGGARAN — Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) merampungkan penyusunan kepengurusan baru untuk periode 2025-2030 melalui Rapat Formatur pasca-Munas VII.
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan lintas wilayah di Indonesia ini, PB IKA PMII Periode 2025-2030 menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu kebangsaan sebagai agenda utama.
Fathan Subchi, Ketua Umum terpilih IKA PMII, menjelaskan bahwa susunan kepengurusan ini dirancang untuk memperkuat solidaritas antarwilayah sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin IKA PMII menjadi wadah yang tidak hanya mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebangsaan," ujarnya saat diwawancarai usai rapat.
Baca Juga: Libur Idulfitri, Disdukcapil Luwu Utara Tetap Buka Layanan Kependudukan
Fathan juga menekankan pentingnya transparansi administrasi. “Pasca-Lebaran, kami akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru hasil rapat formatur ini ke Kementerian Hukum dan mengagendakan orientasi keorganisasian secara nasional,” tambah Fathan.
Mulyadi Prayitno, salah satu formatur yang mewakili wilayah Sulawesi, mengungkapkan bahwa penyusunan kepengurusan ini membutuhkan keseimbangan antara senioritas, kapasitas akademik, dan representasi kewilayahan.
"Misalnya, saya diamanahi sebagai pengurus karena pengalaman saya dalam penguatan UMKM, sementara Mumin Refra dari Indonesia Timur membawa perspektif pembangunan wilayah tertinggal," jelasnya.
Menurut Mulyadi, tantangan terbesar dalam proses ini adalah menyatukan visi dari berbagai latar belakang. Namun, semangat kebersamaan berhasil mengalahkan ego sektoral.
"Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni, wajib dijadikan arus utama dalam gerak Langkah IKAPMII menjadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia," tambahnya.
Fathan ini menegaskan bahwa agenda utama kepengurusan baru adalah mengoptimalkan peran alumni dalam gerakan sosial dan pemikiran strategis.
Beberapa program prioritas mencakup advokasi perlindungan pekerja migran, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil.
"Kami tidak ingin energi terkuras pada isu internal. Sebaliknya, kami fokus pada kontribusi nyata, seperti mendorong pemberdayaan alumni atau bersinergi dengan berbagai institusi," jelas Fathan Subchi.
Susunan kepengurusan yang dihasilkan mencakup pimpinan harian, 13 departemen, dan 6 lembaga strategis, termasuk Lembaga Kajian Strategis, Lembaga Bantuan Hukum, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.