Psikolog Desak Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional, Ingatkan Warga Mulai Hopeless dan Pemerintah Harus Jor-joran Bantu

(KLIKANGGARAN) – Psikolog sekaligus Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, mendorong pemerintah segera menetapkan musibah banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai status tersebut penting untuk mempercepat penyaluran sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat.

“Bencana nasional kan maksudnya bukan hanya seluruh Indonesia, tapi ini hanya bagian dari secara ketatanegaraan dan resources bisa diturunkan,” ujar Iqbal dalam podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Senin, 8 Desember 2025.

Iqbal kemudian mengisahkan pengalamannya ketika turun langsung ke Langkat pascabanjir, di mana warga mengaku bantuan baru datang setelah tiga hari dan belum menjangkau seluruh korban.

Baca Juga: Menkomdigi Pastikan PSE Bakal Disanksi Jika Biarkan Anak di Bawah Umur Pakai Medsos: Bukan Orang Tua yang Dipersalahkan

“Dan yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian, baru bantuan datang dan itu pun tidak menyeluruh,” ungkapnya.
“Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional,” tambahnya.

Pemerintah Diminta Lebih Royal

Iqbal menilai momentum ini menjadi ujian kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kalau saya mengajar kepemimpinan, ini adalah tentang royal dan loyal,” katanya.
“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga,” lanjutnya.

Efisiensi Anggaran Dinilai Perparah Penanganan

Baca Juga: Konflik di PBNU dan Hilangnya Ruh Khittah Ulama

Sebagai Juru Bicara PKS, Iqbal juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran daerah yang dinilai berimbas pada minimnya kemampuan pemerintah lokal menangani bencana.

“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.

Ia turut menyinggung munculnya surat ketidakmampuan dari sejumlah bupati di Aceh, yang dinilai sebagai tanda lemahnya sumber daya daerah.