Update Kasus Ibu Hamil Papua: Ketua DPR hingga Presiden Prabowo Perintahkan Audit Usai 4 RS Diduga Menolak Pasien

Baca Juga: KPK Tahan 3 Tersangka Baru Kasus RSUD Koltim, Ungkap Lonjakan Anggaran DAK dan Aliran Uang Rp3,3 Miliar

Tito memastikan audit internal akan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap rumah sakit, pejabat dinas kesehatan, maupun peraturan daerah yang berlaku.

“Melakukan audit internal, masalahnya di mana, dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga para pejabat yang di Dinas Kesehatan, baik provinsi, kabupaten, dan swasta,” jelasnya.

Menurut Tito, Kemenkes dan Kemendagri telah bergerak menuju Jayapura untuk menindaklanjuti instruksi tersebut.

“Peraturan Bupati itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura, kemudian peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di RSUD Dok II Jayapura,” tambah Tito.

Baca Juga: Nenek Alvaro Bongkar Dugaan Alibi Keluarga Pelaku, Singgung Peran Orang Lain hingga Kronologi Baru Pembunuhan Cucu 6 Tahun Itu

Pesan Prabowo: Jangan Sampai Terulang

Tito juga menyampaikan instruksi langsung Presiden Prabowo terhadap lembaga terkait.

“Tadi pesan dari Bapak Presiden, jangan sampai terulang lagi. Segera lakukan audit untuk mengetahui bab masalahnya, lalu perbaikan apakah fasilitasnya, tata kelola, orangnya, atau aturannya,” tegas Tito.

Kronologi Penolakan 4 Rumah Sakit

Kematian Irene bermula dari kondisinya yang mengalami kontraksi pada 16 November 2025. Ia dibawa ke RSUD Yowari, namun dokter spesialis kandungan tidak berada di tempat sehingga Irene dirujuk ke RS Dian Harapan.

Di RS Dian Harapan, ruang BPJS kelas III dan NICU dinyatakan penuh, sementara dokter kandungan sedang cuti. Karena itu, keluarga diarahkan menuju RSUD Abepura, tetapi ruang operasi sedang dalam renovasi.

Pilihan terakhir adalah RS Bhayangkara Jayapura, namun ruang BPJS kelas III dikabarkan penuh dan pihak RS meminta uang muka Rp4 juta untuk kelas VIP.

Irene akhirnya meninggal di perjalanan menuju RSUD Jayapura pada 19 November 2025.**