(KLIKANGGARAN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan hak dan aktivitas nelayan di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tetap diperhatikan di tengah pembangunan tanggul beton oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan perusahaan pelaksana proyek tersebut memiliki kewajiban menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada nelayan terdampak.
“Perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Minggu, 14 September 2025.
Ia menjelaskan, komitmen itu dihasilkan setelah pertemuan Pemprov DKI bersama PT KCN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Melalui kesepakatan ini, nelayan dipastikan tetap bisa melaut meski proyek tanggul atau breakwater berlangsung.
Menurut Pramono, bantuan CSR tidak hanya ditujukan sebagai kompensasi, tetapi juga diarahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang.
Baca Juga: Ambil Langkah Tegas, Bupati Andi Abdullah Rahim Setop Pinjam Duit ke PT SMI
Dengan demikian, pembangunan pelabuhan dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga pesisir.
Lebih jauh, Pramono menyebut Cilincing akan disiapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta seiring rampungnya proyek pelabuhan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menjelaskan proyek tanggul yang sudah dimulai sejak 2010 itu kini mencapai 70 persen.
Ia menyebut struktur beton yang viral di media sosial merupakan bagian dari breakwater untuk mendukung operasional pelabuhan Marunda.**
Artikel Terkait
Viral Motor Nyangkut di Atas Pagar Beton Rumah Warga Lampung Timur, Diduga Gagal Dibawa Pelaku Curanmor
Polemik Tanggul Beton Cilincing, Gubernur DKI Minta KCN Klarifikasi, Bos KCN Tegaskan Itu Proyek Pelabuhan Milik Pemerintah
Polemik Pagar Beton di Laut Cilincing, Pemprov DKI Akui Tak Bisa Hentikan Proyek karena Izin Resmi Sudah Terbit dari KKP