Rencana Permukiman Baru Israel di Tepi Barat, Negara Palestina Terancam Terkubur oleh Israel, Siapa yang Bisa Hentikan?

(KLIKANGGARAN)  – Masa depan negara Palestina kian terancam. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan rencana membangun permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat yang menurutnya akan “mengubur” gagasan pembentukan negara Palestina.

Seperti dikutip dari Sky News, Smotrich menyatakan, “Realitas ini akhirnya mengubur ide negara Palestina, karena tidak ada yang bisa diakui dan tidak ada yang layak diakui.”

Ia menambahkan, “Siapa pun di dunia yang hari ini mencoba mengakui negara Palestina akan menerima jawaban dari kami di lapangan.”

Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Kenaikan PBB Jakarta Maksimal 10 Persen, Properti di Bawah Batas NJOP Tetap Bebas Pajak

Palestina dan kelompok HAM menilai rencana ini akan memotong Tepi Barat menjadi dua, menghilangkan peluang untuk mendirikan negara sendiri.

Rencana tersebut muncul di tengah ancaman pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara, termasuk Inggris, pada September mendatang jika Israel tidak memenuhi sejumlah syarat seperti gencatan senjata di Gaza.

Smotrich menjelaskan bahwa proyek akan dibangun di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem, mencakup 3.500 unit apartemen untuk memperluas Maale Adumim. Kawasan ini telah lama diincar Israel, namun sempat tertahan akibat tekanan AS di masa lalu.

Baca Juga: Hindari Tarif Tinggi AS, Perusahaan China Ramai Relokasi ke Indonesia, Investasi Semester I 2025 Tembus Rp132 Triliun

Dalam wawancara dengan Sky News’ Diana Magnay, Smotrich mengklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui proyek tersebut.

Ia memuji keduanya bersama mantan duta besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebagai “teman sejati Israel seperti yang belum pernah kami miliki sebelumnya.”

Reaksi Inggris dan Dunia

Meski belum final, persetujuan akhir proyek ini diperkirakan keluar pekan depan. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menegaskan penolakannya dengan menyebut rencana itu sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus segera dihentikan.”

Baca Juga: UEFA Pasang Spanduk Stop Killing Children di Final Super Cup Usai Kritik Tribute untuk Suleiman al-Obeid

Kelompok Peace Now memperingatkan bahwa jika proses berjalan cepat, pembangunan infrastruktur bisa dimulai dalam beberapa bulan, diikuti pembangunan rumah dalam setahun.