Pengadilan Israel Hentikan Pemecatan Jaksa Agung oleh Pemerintah Netanyahu di Tengah Konflik Kasus Korupsi

(KLIKANGGARAN) -- Pengadilan Tinggi Israel pada Senin (4/8) mengeluarkan perintah sementara yang membekukan keputusan pemerintah untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, sosok yang tengah memimpin penyidikan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas dugaan korupsi.

Langkah pengadilan ini menyusul keputusan kabinet Israel yang secara bulat menyetujui pemberhentian Baharav-Miara, yang disebut oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin dalam surat resminya sebagai sosok “yang tidak dapat bekerja efektif bersama pemerintah dan tak lagi mendapat kepercayaan.”

“Dia tidak seharusnya mencoba memaksakan dirinya pada pemerintah yang tidak mempercayainya,” tulis Levin dalam suratnya.

Baca Juga: Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenai Hukuman Tahanan Rumah karena Diduga Terlibat Upaya Kudeta dan Langgar Ketentuan Pra-Persidangan

Namun hanya beberapa jam setelah keputusan tersebut diumumkan, partai oposisi Yesh Atid dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan petisi mendesak ke Mahkamah Tinggi Israel untuk menghentikan proses pemecatan itu.

Kelompok pengawas hukum The Movement for Quality Government in Israel menyebut keputusan pemecatan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan memperingatkan bahwa posisi Jaksa Agung kini diperlakukan sebagai “jabatan politik”.

Baca Juga: Tom Lembong Laporkan Tiga Hakim ke MA, Kritik Proses Peradilan Tak Adil dan Ingin Evaluasi demi Penegakan Hukum yang Lebih Baik

Pengadilan pun merespons dengan menerbitkan perintah penangguhan: “Pemerintah tidak dapat mencopot kewenangan Baharav-Miara ataupun menunjuk pengganti sampai ada putusan akhir,” demikian pernyataan Mahkamah Tinggi. Sidang lanjutan dijadwalkan dalam 30 hari ke depan.

Menanggapi perlawanan yudisial tersebut, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menyatakan secara terbuka di platform X bahwa dirinya menolak putusan Mahkamah:
“Putusan itu tidak sah. Pengganti harus segera ditunjuk! Kami taat hukum! Tapi kepada Mahkamah Tinggi — kami katakan tidak!”

Baca Juga: Kremlin Minta Hati-hati Gunakan Retorika Nuklir Usai Trump Umumkan Kapal Selam, Tegaskan Putin yang Tentukan Arah Kebijakan Luar Negeri

Sementara itu, Baharav-Miara membalas bahwa langkah pemerintah tidak sah.
“Tekanan politik dan tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak akan menghentikan kami untuk terus menjalankan tugas dengan kenegarawanan, profesionalisme, dan integritas,” tegasnya.

Ketegangan antara Baharav-Miara dan pemerintahan Netanyahu sudah berlangsung sejak awal masa jabatan. Puncaknya terjadi saat kabinet menyetujui paket reformasi peradilan yang kontroversial pada 2023, yang oleh para pengkritik disebut sebagai "kudeta yudisial".

Baca Juga: Roy Suryo Siap Rilis Buku Dugaan Ijazah Palsu Jokowi 500 Halaman pada 17 Agustus, Akan Diterbitkan di 25 Negara

Selain itu, Baharav-Miara juga menantang legalitas upaya Netanyahu memecat Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Shin Bet, Ronen Bar, yang sempat menyelidiki dugaan hubungan pejabat Netanyahu dengan Qatar dalam kasus yang dijuluki “Qatargate”.