KLIKANGGARAN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari pada Kamis (20/06/2024) mengelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD terhadap LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, didampingi oleh Wakil Ketua II Ilhamudin, Sekwan M. Ali. AB yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Hari H.Bakhtiar.
Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar membacakan sambutan tertulis Bupati Batang Hari, pada kesempatan itu menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan terima kasih dengan sinergisitas dan kolaborasinya dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Batang Hari secara bersama. Terkhusus untuk Badan Anggaran DPRD telah berupaya untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah di cita-citakan dapat terwujudnya secara terukur, terarah, sistematis dan akuntabel.
Lanjut Wabup, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang salah satu fungsi DPRD sebagai pengawas Pemerintah Daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan tindak hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berhak mendapatkan laporan dan melakukan pembahasan terhadap hasil laporan tersebut. Agar Pemerintah Daerah dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya sebaik mungkin terhadap catatan dan rekomendasi dari hasil laporan Badan Keuangan DPRD untuk segera di tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan. Dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyampaikan permohonan Maaf kepada DPRD, jika Dalam penyampaian LKPD ada kekurangan maupun kekeliruan secara subtansi atau redaksional. Saran dan kritik yang konstruktif merupakan sebagai perbaikan kinerja dalam hal ini di tahun mendatang, sambungnya.
Mengakhiri sambutanya Wabup Bakhtiar menyampaikan semua hasil kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dengan baik. Hal ini terbukti dengan sembilan (9) kali berturut-turut Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rapat Paripurna tersebut turut di hadiri Kepala Pengadilan Negeri, Forkompimda, OPD, Organisasi dan undangan lainnya.
Artikel Terkait
Relawan Siaga Merayakan Hari Raya Iduladha 1445 H dan Pemotongan Hewan Kurban: Kaitan Ibadah Kurban terhadap Sifat dan Sikap Seorang Relawan
Anggaran Kegiatan pada DPPKB Minahasa Selatan Tidak Sesuai Kondisi Rill Rp1,3 Miliar
Analisis Nilai Antropologi dalam Novel 'Negeri 5 Menara' karya Ahmad Fuadi: Aspek Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama di Pesantren
Ternyata Ini Kronologi dan Alasan Rhoma Irama Buat Habib Bahar bin Smith Murka, Kenapa?
Wabup Bakhtiar Sebut Kepala Desa Merupakan Penyelenggara Negara Wajib Menyampaikan Harta Kekayaannya
HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Lutra Gelar Bakti Sosial di ODTW Pincara Masamba
BPKAD Kabupaten Jayawijaya Cairkan Dana BTT Miliaran Rupiah Untuk Rustam Haji
Sinopsis My Sweet Mobster Episode 3: Eun Ha dan Seo Ji Hwan Semakin Dekat
Jelang Baksos Polres Lutra, UPT Pariwisata Disporapar Tinjau ODTW Pincara
Rp3,4 Miliar Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Bengkulu Selatan Terindikasi Fiktif