Jakarta, Klikanggaran.com - Terkait peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjadi viral sebuah tuduhan bahwa BPJS Kesehatan lebih sadis daripada Pajak, karena beberapa sistem dianggap memaksa. Berikut isi pesan yang beredar:
INFO UNTUK PESERTA BPJS MANDIRI
1.Sistem pembayaran BPJS mandiri mulai September 2016 1 no virtual account berlaku untuk 1 keluarga (sesuai jumlah anggota keluarga yang tertera pada KK).
?Bila ada anggota keluarga menunggak, maka keluarga akan terkena dampaknya.
?Peserta diwajibkan membayar BPJS, karena tagihan BPJS dan denda tetap berjalan mesti kartu BPJS tidak aktif. Jadi jangan kaget kalau cek tagihan bisa sampai jutaan. Digunakan atau tidak BPJS, tetap wajib bayar.
?Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan.
?Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
?Tagihan BPJS akan berhenti jika meninggal dengan SYARAT melaporkan ke BPJS dan melunasi tunggakan jika ada.
2. Perpres RI Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan BERSIFAT WAJIB dan mencakup seluruh penduduk Indonesia, sehingga TIDAK ADA proses penghentian keanggotaan JKN. Peserta HANYA BISA berhenti ketika data kematian atau meninggalnya peserta BPJS dilaporan dan masuk data base BPJS.
3. Sanksi bagi yang tidak memiliki BPJS tidak akan mendapat layanan public. Lihat Peraturan Presiden no 86 tahun 2013 pasal 9. Layanan publik dimaksud meliputi:
? SIM
? STNK
?Sertifikat tanah
? Paspor
