Imbas Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pemerintah Kaji Pembatasan Game PUBG: Dari Fatwa Haram MUI hingga Ancaman Pemblokiran

photo author
- Senin, 10 November 2025 | 22:21 WIB
Foto ilustrasi game PUBG - kajian pembatasan game online oleh pemerintah pascaledakan di SMAN 72 Jakarta. ((Unsplash/imzion))
Foto ilustrasi game PUBG - kajian pembatasan game online oleh pemerintah pascaledakan di SMAN 72 Jakarta. ((Unsplash/imzion))

 

(KLIKANGGARAN) — Ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta kini memunculkan reaksi serius dari pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang dikaji adalah pembatasan permainan daring (game online) yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pelajar, termasuk PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut PUBG sebagai contoh game yang kini masuk dalam daftar perhatian pemerintah.
Kajian tersebut dibahas langsung bersama sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Kertanegara, Minggu sore, 9 November 2025.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ngaku Jadi Korban Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sebut Kasus Lama Terungkap karena Pembenahan Sistem Pertanahan

Pramono Anung: DKI Dukung Kebijakan Pusat untuk Cegah Kejadian Serupa

Menanggapi rencana tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam membatasi game online.

“Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.

Pramono menuturkan dirinya turun langsung ke lapangan dan sempat menemui korban ledakan di rumah sakit.

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Bakal Tambah Satu Anggota Perempuan, Jimly Pastikan Usulan Langsung dari Presiden Prabowo
“Pada waktu setelah kejadian, saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa ada di rumah sakit waktu itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan ini.
“Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya,” sambungnya.

Istana: PUBG Jadi Sorotan, Pemerintah Kaji Pembatasan untuk Anak Sekolah

Dalam keterangannya, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap dampak psikologis dari game online, terutama di kalangan anak sekolah.

Baca Juga: Intip Keseruan Perangkat Daerah Camping Wisata di Permandian Air Panas Pincara

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Muslikhin

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X