Natalius Pigai Singgung Lonjakan Harta Pejabat: Jika Simpanan Puluhan Miliar Muncul Setelah Menjabat, Harus Diragukan

(KLIKANGGARAN) — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengangkat isu sensitif terkait kekayaan para pejabat negara.

Pigai menegaskan bahwa seluruh menteri dalam kabinet menerima besaran gaji yang setara, sehingga ia merasa janggal ketika ada pejabat yang memiliki simpanan belasan bahkan puluhan miliar rupiah, terutama jika akumulasi kekayaan itu justru meningkat setelah menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam program Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat, 14 November 2025.

Dalam percakapan tersebut, ia menyoroti bahwa standar gaji menteri sudah diatur secara seragam, tanpa membedakan seberapa besar anggaran kementerian yang dipimpin.

Baca Juga: Bupati Andi Rahim Minta Disdikbud Kawal Usulan Program Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah TA 2026

"Jadi kalau hari ini ada menteri yang simpanannya lebih dari sekian belasan milyar puluhan milyar, harus diragukan," ucap Pigai.

Tidak Ada Perbedaan Gaji Meski Anggaran Kementerian Berbeda

Pigai menjelaskan bahwa meski Kementerian HAM memiliki anggaran besar, hal itu sama sekali tidak memengaruhi jumlah gajinya. Menurutnya, tidak ada menteri yang digaji lebih tinggi hanya karena kementeriannya mengelola sumber daya yang besar.

"Saya menteri di kementerian HAM, kebetulan anggarannya lebih banyak," kata Pigai.

Ia kembali menegaskan bahwa seluruh menteri menerima gaji dalam jumlah yang sama.
“Katakanlah dengan kementerian yang anggarannya kecil dengan kementerian yang mengelola sumber daya itu menteri itu gajinya sama pak,” ujarnya.

Baca Juga: Putusan MK Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil, Mahfud: Berlaku Seketika, Yusril Soroti Pejabat yang Sudah Terlanjur Duduk

Lonjakan Kekayaan Pejabat Disebut Patut Diwaspadai

Pigai menyebut masyarakat perlu memperhatikan apabila ada pejabat yang tiba-tiba mengalami lonjakan kekayaan signifikan setelah menjabat. Menurutnya, hal semacam itu harus menjadi tanda tanya besar dan membutuhkan transparansi lebih dari pejabat yang bersangkutan.