KLIKANGGARAN -- Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo dikenal masyarakat sebagai jenderal yang tegas dan berani mempertaruhkan jabatannya demi anak buahnya.
Dalam Kasus Cebongan, misalnya, Agus Sutomo yang saat itu menjadi Komandan Jenderal Kopassus, siap bertanggung jawab atas tindakan sebelas anak buahnya.
"Saya orang pertama yang paling bertanggung jawab," kata Agus Sutomo di Balai Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013), dikutip dari berbagai media saat itu.
Setelah menjabat sebagai Irjen Kemenhan, nama Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo jarang terdengar di media, tetapi Pak Agus, demikian panggilan akrabnya, masih mengikuti perkembangan politik di Tanah Air.
Ketika klikanggaran.com menanyakan tanggapannya terkait Diskusi Kepemimpinan yang diinisiasi tokoh pemuda lintas organisasi tentang kepemimpinan nasional yang dibutuhkan sekarang, pada Jumat (19/8/2022) di The Atjeh Connection, ia pun menyampaikan pendapatnya.
Berbicara tentang kepemimpinan nasional, Agus Sutomo menegaskan bahwa kita harus mencari sosok pemimpin nasional melalui cara yang tidak melanggar konstitusi.
Namun, Agus Sutomo menggarisbawahi bahwa untuk menyelamatkan keutuhan NKRI dan masa depan anak cucu kita dari kondisi yang ada sekarang, serta untuk negara yang betul-betuk berkepribadian, berkemandirian, dan berdaulat, maka calon pemimpin nasional ke depan harus memiliki beberapa kriteria.
Baca Juga: Ekonomi Arab Saudi Akan Tumbuh Lebih Cepat daripada AS sebagai Dampak Tingginya Harga Minyak
Kriteria-kriteria itu antara lain pemimpin nasional itu harus memiliki Kepemimpinan yang kuat atau strong leadership, menguasai masalah strategi pertahanan negara, dan memiliki intelektual yang unggul.
Lalu, pemimpin nasional juga harus menguasai masalah Ekonomi baik secara global, regional dan nasional, dan punya kemampuan finansial atau dana yang cukup kuat.
Penting juga, kata Agus Sutomo, pemimpin nasional itu mempunyai jaringan yang luas baik di dalam maupun di luar negri.
Namun, itu tidak akan berarti apa-apa bagi bangsa Indonesia apabila tidak punya niat yang tulus untuk menjaga kedaulatan negara.