Gelar Forum Jumat Pertama: Gusdurian Jakarta Bicarakan Pemilu 2024

KLIKANGGARAN--Gusdurian Jakarta kembali menggelar Forum Jumat Pertama (FJP), pada Jumat (1/9/2023). FJP dilaksanakan di halaman Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat.

Pada FJP kali ini Gusdurian Jakarta membawakan tema “Refleksi Menuju Pemilu 2024: Tetap Waras Di Zaman Edan”, dengan menghadirkan berbagai narasumber seperti: Idham Holik Anggota KPU RI, Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI, Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika dan Inaya Wahid Putri Gus Dur serta dimeriahkan penampilan musik oleh Marjinal Band.

Forum Jumat Pertama (FJP) di bulan September ini terasa spesial, lantaran forum itu menjadi puncak dari peringatan Harlah Gus Dur yang diadakan oleh teman-teman Gusdurian Jakarta.

Melalui kegiatan ini, tentunya teman-teman Gusdurian Jakarta berharap bahwa pemilu yang diselenggarakan nanti di tahun 2024 harus dengan riang gembira. Karena sejatinya pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya tidak ada seseorang yang berdaulat tanpa adanya kewarasan.

Mereka yang ikut berkontesasi di pemilu 2024 perlu memiliki pribadi yang bertanggung jawab agar memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menjelaskan bahwa untuk memahami kata waras yang dijadikan tema pada diskusi itu, kita perlu menjaga rasionalitas kita.

Ia juga menambahkan bahwa dalam menjaga asas pentingnya demokrasi, kita tidak boleh terjebak dalam sebuah situasi yang membuat kita tidak menjadi rasional dalam bertindak ditengah banyak gempuran media yang membicarakan panasnya pemilu 2024.

“Kita harus menjaga rasionalitas kita agar tidak mudah terprovokasi, terjebak pada subjektivisme, pada hal-hal yang sekiranya membuat kita bukan menjadi makhluk rasional. Kewarasan yang kita bicarakan hari ini merupakan keniscayaan yang harus kita miliki,” Tutur Idham Holik dalam forum tersebut.

Semua elemen bangsa wajib belajar dari pemilu sebelumnya dan berusaha keras untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai kendaraan politik.

Seperti yang ditercantum dalam pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 dimana dalam pelaksanaan kampaye seseorang yang mencalonkan diri tak boleh menggunakan pendekatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perebutan kekuasaan mesti dilakukan dengan cara yang beradab dan tidak menghalalkan segala cara. Peristiwa politik seharusnya menumbuhkan kerukunan, bukan justru mempertontonkan gimmick yang berlebihan sehingga terjadi polarisasi masyarakat apalagi pembelahan sosial.

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu wajib disiapkan dari sekarang. Itu pula yang disampaikan oleh Rahmat Bagja Ketua BAWASLU RI. “Untuk memaksimalkan pelaksanaan tahapan pemilu kita sudah berkolaborasi bersama beberapa pihak, tentu kami juga berharap bahwa teman-teman Gusdurian juga membantu kami untuk mengawasi supaya terciptanya pemilu yang damai dan aman,” Tutur Rahmat Bagja.

Di sisi lain, Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa kalau saat ini kita memasuki tahun pemilu dengan kepuasaan publik yang cukup baik dimana problem besar tidak begitu terjadi, mestinya kencenderungan konflik di pemilu 2024 nanti lebih kecil.

Ia juga menilai bahwa hari ini kebanyakan lembaga survei tidak menjelaskan secara detail mengenai kepuasaan publik terhadap pemerintahan sekarang seperti apa. Menurut dari hasil survei yang Yunarto ungkapkan bahwa ternyata kepuasaan publik yang mencapai 80 persen hanya sebatas kepuasaan secara emosional bukan yang lain.