• Jumat, 12 Agustus 2022

Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi Dinilai Bahayakan Kebebasan Pers

- Selasa, 6 April 2021 | 17:48 WIB
images (34)
images (34)


Jakarta,Klikanggaran.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, menilai penerbitan surat telegram Kapolri mengenai larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi berpotensi membahayakan kebebasan pers.


"ST (surat telegram) tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring," ujar Rivanlee melalui pesan singkat, Selasa (6-4-2021).


Rivanlee mengatakan, saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri tengah menurun. Namun, langkah yang dilakukan Polri seharusnya tidak dengan menutup akses terhadap media. Seharusnya, kata dia, pembenahan institusi secara struktural harus dilakukan sampai dengan ke tingkat lapangan. Sebaliknya, penerbitan surat telegram tersebut justru akan membuat publik semakin tidak puas.


"Terlebih lagi, banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal. Publik mengharapkan polisi yang humanis, bukan yang suka kekerasan dengan dalih ketegasan," tegas Rivanlee.


Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.


Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.


Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.


Oleh karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tetapi humanis.


Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X