Baca juga: Di Jerman, Kelompok Budaya Khawatirkan Penggabungan antara BDS dan Antisemitisme
Tak berbeda dengan sikap PKB serta PPP, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga mendukung Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP. Willy menilai Suryo Prabowo paham soal kebutuhan pertahanan dalam negeri.
"Dari sisi latar belakang militernya, Suryo Prabowo cukup memahami kebutuhan industri pertahanan untuk kepentingan nasional kita. Pilihan Pak Prabowo (Menhan Prabowo Subianto) kepadanya tentu dilandasi oleh hal ini. Dari segi tim kerja, Pak Menhan tentu membutuhkan tim kerja yang dia nilai dapat mendukung pencapaian target-target kerjanya. Saya kira hal ini dibutuhkan oleh setiap menteri pembantu presiden," kata Willy kepada wartawan.
Soal Suryo Prabowo yang dikenal vokal mengkritik Presiden Jokowi, Anggota Komisi I DPR RI ini menilai kritik terhadap pemimpin sebagai hal biasa saja dan diperlukan.
"Kita tidak boleh menerus-neruskan narasi demikian ini. Kritik terhadap pemimpin itu biasa dan perlu juga," ujar Willy.
Willy meminta masyarakat menilai Suryo Prabowo berdasarkan kinerjanya. Bukan karena polemik Suryo Prabowo yang pernah mengkritik Jokowi saat masa Pilpres 2019.
Baca juga: Troll Prancis dan Rusia Bertarung di Facebook dalam Pemilihan Republik Afrika Tengah
"Akan lebih baik kita mengevaluasi pencapaian kinerjanya nanti ketimbang berpolemik soal Pak Suryo Prabowo yang pernah mengkritik Pak Jokowi. Kita lihat secara keseluruhan pencapaian kinerja Kemenhan dan KKIP ini nanti," tuturnya.
Willy pun berharap Prabowo Subianto menempatkan orang yang benar-benar paham untuk mengisi posisi KKIP. Ia juga menginginkan agar setiap tim dan orang yang dibentuk Menhan Prabowo dapat memberi dampak bagi kebutuhan pertahanan nasional bangsa.
Partai Demokrat (PD) menyebut hal tersebut wajar dalam berpolitik.
"Itulah politik, bisa berseberangan tetapi bisa bersamaan," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan PD Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI ini enggan mengomentari lebih jauh mengenai pelantikan Suryo Prabowo menjadi KKIP. Ia menyebut keputusan itu merupakan otoritas Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi.
"Keputusan itu otoritasnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya pertanyaan cocok jika diarahkan ke Pak Jokowi," ucapnya.
