Ketiga, Sembilan Jabatan dalam SOTK PD Pembangunan Tidak Terisi dan Pelaksanaan Tugas Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kepegawaian dan SOTK PD Pembangunan, menunjukkan terdapat sembilan jabatan tidak terisi, yaitu: a) Kasie Perlengkapan; b) Kasie Usaha Jasa; c) Ka. Urusan Administrasi Umum; d) Ka. Urusan Pengadaan; e) Ka. Urusan Inventaris/Gudang; f) Ka. Urusan Penyusunan Program; g) Ka. Urusan Evaluasi Kas; h) Ka. Urusan Piutang; i) Ka. Urusan Jasa Umum Kekosongan jabatan tersebut telah terjadi sejak Tahun 2016 dan sampai sekarang pemeriksaan berakhir belum terisi.
Hasil penelaahan dan konfirmasi kepada Kepala Urusan Personalia atas tugas-tugas yang dilakukan oleh para pegawai, menunjukkan bahwa salah satu tugas dari Bagian Jasa dan Pertanahan yang tercantum dalam SOTK, yaitu mempersiapkan, menyusun, dan menghimpun data-data yang menyangkut bidang pertanahan, pola kerjasama dalam bidang usaha jasa umum, pola kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta.
Mengapa Suriah akan berada di urutan bawah dalam daftar prioritas kebijakan luar negeri Biden?
Dampak pejabat urusan jasa umum masih kosong, maka pekerjaan yang sangat penting dan utama bagi PD Pembangunan tersebut tidak ada pejabat sebagai penanggungjawab. Kepala Bagian Pertanahan menjelaskan, bahwa tugas pembuatan program kerjasama dengan pihak ketiga/jual beli tanah yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Jasa Umum dan di bawah koordinasi Kepala Bagian Pertanahan, saat ini dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Direksi, sedangkan yang menangani kerjasama pengelolaan rumah susun dikelola oleh bagian umum yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya.
